Salin Artikel

Lapor Jokowi, Mendagri Pastikan E-KTP Tercecer Tak Pengaruhi Pemilu

"Saya sudah lapor ke Presiden, Mensesneg, Seskab, tidak ada indikasi untuk mengganggu database (pemilu). Sistem clear," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Tjahjo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan temuan sekarung E-KTP ini kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ia berharap pihak kepolisian bisa segera mengusut dan menemukan pelakunya.

"Tinggal kita usut siapa yang melakukan ini, motivasinya apa, sengaja kah, atau ada unsur politis kah," kata Tjahjo.

Hal yang sama juga berlaku pada masalah jual beli blangko E-KTP yang belakangan terjadi. Menurut Tjahjo, E-KTP yang diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab itu tidak akan bisa digunakan untuk pemilu. Sebab, Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki database yang jelas mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa menggunakan hak suaranya.

"Bahayanya di mana? Sama juga nyetak uang palsu. Sama. Tidak terkoneksi dengan data induk. Ini hanya jual blangko, orang beli blangko. Kalau itu ada kekhawatiran untuk DPT, enggak ada. Ini hanya oknum iseng," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, pelaku penjual blangko E-KTP palsu di Lampung dan Pasar Pramuka, Jakarta, saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ia juga berharap kepolisian segera menemukan pelaku yang membuang sekarung E-KTP di Duren Sawit.

Ia curiga pelakunya adalah oknum di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Tjahjo mengatakan, KTP yang ditemukan terbuang di areal persawahan itu adalah cetakan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Seharusnya, E-KTP itu digunting oleh petugas Dukcapil setempat sehingga tidak disalahgunakan.

"Nah ini kok belum dipotong, udah disebar. Nyebarnya dekat rumah oknum, saya enggak berani mendahului lah biar kepolisian periksa dulu saja," kata dia.

Sebuah karung berisi ribuan e-KTP ditemukan di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2018).

Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, e-KTP yang ditemukan di Pondok Kopi merupakan cetakan lama.

Pada Mei 2018 lalu, ribuan e-KTP juga tercecer di jalanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penjelasan Kemendagri, seluruh e-KTP itu rusak.

Saat itu, ribuan e-KTP invalid tersebut terjatuh dari mobil ketika dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15521581/lapor-jokowi-mendagri-pastikan-e-ktp-tercecer-tak-pengaruhi-pemilu

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke