KPU Perkuat Keamanan IT Pemilu untuk Bantah Hoaks Manipulasi Hasil hingga "Hacker"

"Beberapa minggu terakhir masih ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat soal manipulasi sistem informasi KPU pada Pemilu 2014 yang lalu. Ada yang bilang siapa yang menguasai TI KPU, dia yang akan memenangkan pemilu. Kemudian ada juga isu masalah peretasan. Tiga kondisi ini yang kami akui secara sadar dan serius untuk diluruskan," kata Komisioner KPU Viryan Aziz dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Hotel The Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Mengenai tiga pertanyaan tersebut, tutur Viryan, hal itu menjadi evaluasi bagi KPU guna meluruskan seluruh informasi yang efektif ditangkap oleh masyarakat.

"Kami dituntut untuk memberikan informasi yang efektif dan kemudian hoaks akan terbantahkan dengan sendirinya," ucapnya.

Viryan menyadari, isu-isu tersebut menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat pada era "post truth". Jadi, masyarakat lebih percaya pada subjektifitas dibandingkan dengan objektifitas.

"Di Pemilu negara lain kondisinya juga relatif sama," paparnya.

Untuk itu, KPU terus membenah diri, terutama dalam sistem keamanan menjelang pemilu serentak 2019. Viryan menjelaskan, ada beberapa hal yang akan KPU lakukan, di antaranya yaitu mempercepat master plan TI KPU yang disebut Akselerasi Penguatan TI KPU (APIK) yang sudah berjalan akhir Juni 2018.

"Selain itu, KPU juga wajib memberikan informasi terbaik dengan mengoptimalkan aplikasi KPU RI. Di situ, masyarakat dengan mudah mengecek data pribadinya. Intinya, KPU membuka diri seoptimal mungkin dengan menjamin perlindungan hak pilih terhadap warga negara dan daftar pemilih tidak dimanipulasi," tuturnya.

Lebih jauh, Viryan mengungkapkan KPU akan mengembangkan bank data melalui aplikasi yang kemudian bisa memetakan jumlah pemilih di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, dari pemilu tahun 2004, salah satu celah yang kosong dalam pemilu adalah evaluasi soal data pemilih.

"Pengembangan yang akan kami lakukan adalah _pilot project_ di setiap TPS yang di mana ketua TPS setempat mendata siapa saja masyarakat di wilayahnya yang menggunakan hak suara dan yang tidak. Namun ini masih pengembangan, belum ada keputusan," imbuhnya kemudian.

"Sehingga, pasca pemilu, dimungkinkan KPU ataupun para pihak terkait melakukan evaluasi bukan hanya teknis penyelenggaraan semata, namun juga terkait dengan perilaku pemilih secara detail," sambungnya.

Selain itu, seperti diungkapkan Viryan, KPU juga bekerja sama dengan lembaga terkait membentuk gugus tugas keamanan TI pemilu dengan pemain-pemain kunci TI di Indonesia.

"Kami sudah bertemu empat kali dengan lembaga terkait karena ini kita bicara tentang kepentingan nasional," pungkasnya.