Salin Artikel

Bamsoet Minta DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Pembantaian di Papua

Agenda tersebut untuk menyikapi pembantaian sekelompok pekerja proyek jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, oleh kelompok bersenjata.

"Saya meminta Komisi I mengundang Panglima TNI ya, untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah TNI soal penanganan (kasus pembunuhan pekerja)," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Termasuk juga Komisi III untuk mengundang Kapolri. Kita ingin juga mendengar langkah-langkah apa yang akan dilakukan TNI-Polri untuk menumpas kelompok bersenjata ini," lanjut dia.

Meski demikian, Bambang menegaskan, DPR RI sangat mendukung apapun langkah TNI-Polri demi menuntaskan persoalan itu. Bahkan, apabila TNI-Polri memilih jalur represif.

"Apapun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan mereka, DPR pasti menyetujui. Yang dipentingkan menyelamatkan bangsa, menyelamatkan rakyat. Jangan sampai korban jatuh lagi. Berapapun ongkosnya," ujar Bambang.

"Mereka melebihi dari gerakan teroris yang langsung merebut nyawa dengan tindakan yang sangat kejam, menyerang orang secara terang-terangan dan ini sudah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele," lanjut dia.

Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata membantai para pekerja proyek PT Istaka Karya yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Saat itu, para pekerja sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/12143311/bamsoet-minta-dpr-panggil-panglima-tni-dan-kapolri-bahas-pembantaian-di

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke