Salin Artikel

Langkah Polri Respons Temuan BIN 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Perluasan peran Kepolisian Negara RI di bidang pencegahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peran ini mulai dioptimalkan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Hal itu dikatakan Dedi menanggapi temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme.

“Kami punya Satgas Nusantara kerjanya progresif. Artinya, upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian pemerintah, maupun sekolah-sekolah,” kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/11/2018) malam.

Dedi mengatakan, Polri juga memberikan edukasi perihal bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, paham radikalisme bisa masuk ke semua lapisan, golongan, semua latar belakang, sosial, ekonomi, serta pendidikan yang berbeda-beda.

Polri melakukan langkah preventif dengan mengajak tokoh agama dan menggandeng aparat pemerintah daerah untuk berkoordinasi membimbing dan mengarahkan masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan.

“Kami melakukan mapping, profiling, dan melakukan pendekatan secara persuasif. Kami mengedepankan tokoh-tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh terorisme,” kata Dedi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wawan mengatakan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

Kategori radikalisme tersebut dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia mengatakan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten menjurus radikalisme. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/26/05293141/langkah-polri-respons-temuan-bin-41-masjid-lingkungan-pemerintah-terpapar

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke