Pekan Ini, MK Gelar Audiensi dengan KPU Bahas Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Menurut Fajar, ada kemungkinan audiensi digelar pada pekan ini. Realisasi rencana ini akan menyesuaikan dengan agenda sidang.

"MK sudah terima surat dari KPU yang memohon audiensi. MK akan terima audiensi itu, tapi MK sedang mencari waktu yang tepat agar tak bertepatan dengan agenda sidang," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (20/11/2018).

"Ada kemungkinan (audiensi) pekan ini, tapi tergantung pada keputusan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) besok," lanjut dia.

Audiensi tersebut terkait dengan status pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD karena putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan anggota partai politik dilarang menjadi calon anggota DPD.

Belakangan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan OSO terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengabulkan gugatan OSO, dan memerintahkan KPU untuk mencabut surat keputusan (SK) yang menyatakan OSO TMS sebagai calon anggota DPD.

Hakim juga memerintahkan KPU untuk mengganti SK OSO dari TMS menjadi memenuhi syarat (MS).

Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dilaksanakan secepatnya.

Dalam audiensi tersebut, KPU akan meminta pertimbangkan MK mengenai bagaimana KPU seharusnya menyikapi status pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

"Tentu semua akan dibincangkan. Bagaimana menyikapi putusan yang berbeda-beda dari berbagai lembaga peradilan yang berbeda, atas sebuah masalah hukum yang sama," ujar Pramono.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).