Koalisi Save Nuril Nilai Tak Tepat Pernyataan Jokowi soal Grasi

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, pemberian grasi memang adalah kewenangan Presiden.

Namun, UU membatasi grasi hanya bisa diberikan kepada orang yang dipidana minimal dua tahun penjara.

"Sementara kasus Bu Nuril hanya enam bulan penjara. Secara hukum tidak memungkinkan," kata Anggara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Selain itu, Anggara juga menilai tidak adil jika Nuril mendapatkan grasi. Sebab, ia menilai Nuril tidak bermasalah dalam kasus ini. Ia menilai kasus yang menjerat mantan guru honor SMU 7 NTB itu sudah direkayasa.

Sebab, rekaman asli percakapan telepon antara Nuril dengan kepala sekolahnya yang bermuatan asusila tidak pernah ditemukan. Yang dijadikan bukti justru adalah rekaman salinan.

"Tidak adil kalau orang yang tidak melakukan kesalahan minta diampuni kesalahan," kata Anggara.

Oleh karena itu, Anggara menilai solusi yang paling tepat bagi Nuril adalah pemberian amnesti. Dengan amnesti, maka hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. 

Anggara pun berharap amnesti ini bisa diberikan oleh Jokowi sebelum pelaksanaan eksekusi vonis 6 bulan penjara bagi Nuril yang akan dilakukan Rabu lusa.

"Kita minta mempertimbangkan amnesti sebelum itu (eksekusi)," kata dia.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Di Lamongan, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril.

Nuril masih juga belum mendapat keadilan, Presiden mempersilakannya untuk langsung mengajukan grasi kepada dirinya.

"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," ujar Jokowi.