Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Polri Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Arief Sulistyanto menuturkan, ada tiga faktor penting untuk menjaga ketersedian kebutuhan bahan pangan pokok menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Yang pertama, papar Arief, adalah ketersedian (stok) bahan pangan.

“Kalau persediaan cukup insya Allah di pasar akan tercukupi,” tutur Arief saat memberikan arahan.

Kedua, kata Arief, mengenai kelancaran distribusi sembilan bahan pokok serta bahan bakar minyak dan gas ke daerah-daerah.

“Ada satu poin penting penekankan bapak Kapolri selain bahan pokok tapi juga masalah distribusi ketersedian bahan bakar minyak dan gas yang merupakan kebutuhan primer masyarakat,” tutur Arief.

Lalu, Arief menuturkan, pihaknya berupaya agar harga komoditas bahan pangan tetap terjaga menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Menurut Arief, terjadinya fluktuasi atau kenaikan harga bahan pangan akan mengakibatkan gejolak di masyarakat.

“Kelangkaan akan menyebabkan kenaikan harga ini menyebabkan gejolak di masyarakat,” tutur Arief.

Arief mengatakan, melalui Satgas Pangan Polri akan mengambil langkah-langkah strategis dengan mengedepankan pendekatan proaktif dan preventif dalam memastikan stok bahan pangan dan stabilitas harga.

Arief menambahkan, monitoring dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

“Kontinuitas satuan tugas pangan (Satgas) Polri segera mengkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain agar bisa meningkatkan dan melanjutkan mendukung pemerintah ketersedian bahan kebutuhan pangan pokok,” kata Arief.

Di sisi lain, Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Setyo Wasisto mengajak pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan tidak mengedepankan ego sektoral masing-masing.

“Saya mengajak kita berkoordinasi betul-betul koordinasi bukan hanya dibibir saja. Kita tidak akan ketemu ujung-ujungnya pak Bareskrim turun lakuan tindakan hukum nanti baru menyesal,” kata Setyo

Koordinasi yang dimaksud, kata Setyo, adalah sistem keterbukaan dalam menampilkan data-data.

Dalam rapat koordinasi itu hadir Direktorat Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Ketut Diarmita, Kementerian Perindustrian, Ketua KPPU, Ditjen Bea dan Cukai dan Bulog,Pengusaha (importir, asosiasi komoditas), serta perwakilan petani.