Salin Artikel

Polemik "Tampang Boyolali" yang Berbuntut Panjang...

Rekaman video pidato itu viral karena pada salah satu bagian Prabowo menyebutkan kata-kata "tampang Boyolali".

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah.

Ia menyebutkan beberapa hotel berbintang di Ibu Kota. Namun, ia yakin warga Boyolali tidak pernah menginjakkan kaki di hotel mewah itu.

"Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk ke hotel-hotel tersebut. Betul?” tanya Prabowo.

“Betul,” jawab mereka yang hadir di acara itu.

"Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian, ya tampang Boyolali ini, betul?” kata Prabowo lagi.

Demo dan dilaporkan ke polisi

Dampak dari pernyataan itu, seorang pria kelahiran Boyolali bernama Dakun melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan, ucapan Prabowo telah menyinggung warga Boyolali.

"Saya asli dari Boyolali. Kami merasa tersinggung dengan ucapan Prabowo bahwa masyarakat Boyolali itu kalau masuk mal atau masuk hotel itu diusir karena tampangnya itu tampang Boyolali," kata Dakun.

Sementara itu, di Boyolali, ribuan warga memadati Balai Sidang Mahesa Boyolali, Minggu (4/11/2018).

Mereka memprotes pernyataan Prabowo karena pernyataan itu dianggap merendahkan martabat warga Boyolali.

Warga melakukan aksi konvoi di jalan menggunakan sepeda motor sambil membawa spanduk #SaveTampangBoyolali.

Bahkan, warga turut mengarak bendera merah putih raksasa berukuran 50x10 meter keliling jalan untuk menunjukkan warga Boyolali adalah warga Indonesia.

Dinilai dipolitisasi

Atas semua keributan itu, para politisi pendukung Prabowo-Sandiaga pun angkat bicara.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menilai, ucapan Prabowo telah dipolitisasi.

Eddy khawatir segala ucapan Prabowo akan selalu ditanggapi secara politis.

"Saya prihatin segala sesuatu yang diucapkan itu rawan untuk dipolitisir. Coba kita ber-khuznudzon, berprasangka baik atas setiap kata dan tutur yang diucapkan," ujar Eddy.

Padahal, Prabowo tidak bermaksud mendiskriminasi warga Boyolali. Prabowo juga tidak bermaksud mengejek atau merendahkan mereka.

Namun, pernyataan itu menjadi polemik karena ada pihak yang memolitisasi.

"Kita, kan, sering dengar istilah ndeso dan lain-lain. Saya kira itu bukan berarti kita merendahkan seseorang atau pihak tertentu atau kelompok tertentu. Tidak ada sama sekali," ujar Eddy.

Sementara itu, juru bicara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Faldo Maldini, berharap agar istilah "tampang Boyolali" tidak dipelintir maknanya.

"Saya berharap isu ini mengarah ke substansi, kenapa kesejahteraan pedesaan gagal terangkat? Jangan dipelintir untuk memancing kebencian. Siapa pun yang menang, warga harus jadi yang paling untung," kata Faldo.

Prabowo bingung

Prabowo pun mengaku bingung atas polemik yang muncul atas pernyataannya.

Menurut dia, gurauannya sering kali dipermasalahkan.

Saat menghadiri deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandiaga (Kopassandi), Minggu (4/11/2018), di Lapangan Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Prabowo berseloroh harus berhati-hati berbicara di depan massa karena banyak kamera televisi yang merekamnya.

Ia pun bercerita tentang pernyataan-pernyataannya yang dipersoalkan.

"Saya baru keliling kabupaten-kabupaten di Jateng dan Jatim. Mungkin Saudara monitor. Saya juga bingung, kalau saya bercanda dipersoalkan. Kalau saya begini dipersoalkan, begitu dipersoalkan," ujar Prabowo.

Dia tidak menyebut gurauan mana yang ia maksud. Apakah terkait polemik "Tampang Boyolali" yang ramai saat ini.

Namun, ia memahami bahwa keramaian seperti ini lumrah terjadi dalam tahun politik.

"Saya tahu, tapi ini adalah politik. Ini adalah musim politik," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/06322131/polemik-tampang-boyolali-yang-berbuntut-panjang

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke