Banyak Kepala Daerah Korup Dinilai Rugikan Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai, banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi bisa merugikan Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan, selama ini Presiden Jokowi identik dengan sosok yang bersih. Selama empat tahun memimpin, baru satu orang menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi, yakni Idrus Marham yang sebelumnya menjabat menteri sosial.

Kasus yang menjerat Idrus pun terjadi bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial, namun Sekjen Partai Golkar.

Namun di sisi lain, banyaknya kasus korupsi pejabat di level daerah justru akan membuat pemerintahan yang bersih di level pusat tercederai.

"Jadi ini akan merugikan Presiden karena rakyat menilai kepala daerah yang jadi garda terdepan pelayanan publik justru banyak melakukan korupsi," kata Bayu dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Oleh karena itu, Bayu menilai, Presiden Joko Widodo harusnya bisa membangun sistem yang bisa mencegah pejabat di tingkat daerah melakukan korupsi. Presiden Jokowi juga, kata dia, harusnya bisa mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya menunggu Presiden kita bilang kepala daerah yang ditangkap KPK itu sontoloyo," kata Bayu.

Bayu menilai, banyaknya korupsi kepala daerah sudah disebabkan berbagai faktor, dimulai dari saat pencalonan.

Menurut dia, banyak parpol yang mensyaratkan mahar bagi kepala daerah yang akan diusung. Hal itu membuat kepala daerah mau tidak mau harus mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan.

"Ini bukan masalah Pilkada langsung atau tidak langsung, tapi masalah sistem di dalamnya," kata dia.