Salin Artikel

Pemerintah Bahas Opsi Relokasi Lapangan Tembak Senayan

Selain itu, pemerintah juga membahas pembangunan lapangan tembak di ruangan tertutup sehingga tidak ada kemungkinan peluru dapat keluar dari area latihan menembak.

Direktur Utama PPK GBK Winarto mengatakan, pembahasan masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Polri dan pengelola kawasan Kompleks Parlemen.

"Ini masih dalam pematangan solusi apa yang akan diambil. Dia (lapangan tembak) harus dibangun ke depan itu kan rasanya tidak bisa seperti yang ada di lapangan tembak senayan lagi. Ke depan harus disiapkan fasilitas yang bentuknya indoor sehingga keamanannya itu terjamin," ujar Winarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Meski belum ditetapkan, lanjut Winarto, pemerintah mempertimbangkan sejumlah lokasi relokasi lapangan tembak, yakni di kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Cijantung, dan Cibubur.

Direncanakan pula fasilitas lapangan tembak yang baru akan dibangun secara tertutup atau indoor dengan mempertimbangkan aspek keamanan, aspek kemajuan olahraga dan aspek tata ruang.

Sementara, kata Winarto, pemerintah tidak mungkin membangun ulang Lapangan Tembak Senayan menjadi bangunan indoor di Senayan.

Sebab, tata guna sebagian besar lahan di kawasan Senayan diperuntukkan untuk jalur hijau.

"Saya kira kalau dibangun tidak ada pilihan selain menjadi indoor karena itu yang paling aman. Tentu (relokasinya) yang masih berada di bawah lingkupnya Pemprov DKI," kata Winarto.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/11472671/pemerintah-bahas-opsi-relokasi-lapangan-tembak-senayan

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke