NasDem Tolak Rencana Dana Saksi Pemilu 2019 Dibebankan ke APBN

“NasDem menolak dana saksi dibiayai oleh negara, sebab saksi pemilu merupakan instrument partai," kata Ketua DPP Nasdem bidang Media dan Komunikasi Publik, Willy Aditya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/10/2018).

"Jadi sudah selayaknya partai lah yang bertanggung jawab untuk memberikan biaya operasional terhadap kader yang bekerja menjadi saksi," tambah Willy.

Willy menjelaskan Bawaslu dan KPU juga telah memiliki perangkat sampai tingkat TPS yang dibiayai negara. Jika membiayai saksi partai politik juga harus dibebankan ke negara, maka itu akan melukai nurani publik.

“Ini akan membebani APBN sekitar 2,5 Triliun. Dengan uang segitu banyak lebih baik dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Willy.

Menurut Willy, fungsi pengawasan dalam pemilu seharusnya diserahkan kepada Bawaslu dengan perangkatnya yang telah dibiayai negara. Sedangkan partai menyiapkan kader untuk menjadi saksi.

"Kami di NasDem, sudah sejak setahun belakangan ini menyiapkan kader yang akan jadi saksi di semua tingkatan perhitungan suara dengan membentuk Komisi Saksi Nasional atau KSN," ujar dia.

Usul mengenai dana saksi dibiayai APBN ini sebenarnya sudah diputuskan di Komisi II DPR pada Selasa (16/10/2018) lalu. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi II, termasuk Nasdem, sudah sepakat dana saksi tak dibebankan ke parpol.

Saat ditanya soal hasil rapat di Komisi II itu, Willy tak membantah bahwa awalnya Fraksi Nasdem ikut menyetujui usulan tersebut. Namun, DPP Nasdem meralat keputusan yang belakangan ramai mendapat penolakan publik tersebut.

"DPP menolak. Itu keputusan kita secara resmi," kata Willy.