Salin Artikel

Soal Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Sulteng, Ini Kata Mensos

Selain banyak yang hancur, adanya rencana relokasi membuat hunian tetap belum bisa direalisasikan untuk saat ini.

Menurut Agus, kerusakan bangunan yang terjadi di Sulteng akibat gempa lebih parah dibanding di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Apalagi, di Sulteng juga ada fenomena likuefaksi yang membuat rumah-rumah seolah tertelan bumi.

Karena dua faktor itu, rehabilitasi tempat tinggal yang rusak di Sulteng tak bisa dilakukan dengan cepat.

"Jadi kita kan tidak mungkin membuat kesalahan yang sama membangun rumah-rumah, membangun suatu komunitas di mana di bawahnya itu rentan terhadap bencana," jelas Agus di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Meski demikian, Agus memastikan pendataan terhadap rumah yang rusak saat ini telah berjalan. Pendataan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Untuk menampung korban, lanjut Agus, Pemerintah siap membangun hunian sementara (Huntara).

Agus menjelaskan, Huntara yang akan dibangun berupa barak. Menurut dia, ada 1.200 barak yang siap dibangun.

"Siap untuk dibangun, lokasinya sudah ada. Bukan rencana, yang sudah siap dibangun 1.200 barak," kata Agus. 

Ia menjelaskan, satu barak akan diisi 12 Kepala Keluarga. Adapun dengan estimasi 1 KK terdiri 4 orang. Barak tersebut sudah dilengkapi dengan dapur hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Ia mengakui bahwa 1.200 barak belum cukup untuk menampung seluruh korban gempa yang kehilangan rumahnya. Oleh karena itu, ia memastikan jumlah barak yang dibangun kedepannya akan ditambah.

"Jadi masih sedikit kurang, tapi nanti ada penambahan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/14291041/soal-pembangunan-rumah-bagi-korban-bencana-di-sulteng-ini-kata-mensos

Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke