Kata Polri soal Pelapor Kasus Korupsi Dapat Imbalan

Setyo merespons terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur pemberian imbalan bagi pelapor kasus korupsi. Pelapor kasus korupsi yang valid bisa mendapat piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta. 

Setyo mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelapor. Jadi, kemungkinan membeludaknya laporan korupsi bukan hal yang mesti jadi pembahasan utama. 

"Di Polri sendiri ada Direktorat Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), tentunya kita juga akan mengikuti aturan itu," tutur Setyo kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (11/10/2018).

"Kita enggak ada masalah, nanti kalau yang lapor banyak, nanti kan diklarifikasi lagi," lanjut dia.

Selain itu, Setyo mengungkapkan, semua laporan bisa menjadi masukan bagi Polri. Termasuk jika ada laporan korupsi terkait anggota polisi. 

"Kita enggak ada masalah, itu kan terkait pelapornya, semakin banyak pelapor, kita juga akan mendapatkan semakin banyak masukan untuk dituntaskan," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melalui peraturan tersebut, Presiden berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.