Salin Artikel

Majelis Etik Golkar Minta Kader yang Dukung Prabowo-Sandi Dipecat

"Majelis Etik selaku lembaga penegakan etika Partai Golkar merekomendasikan kepada Ketua Umum Partai Golkar mengambil tindakan tegas berupa sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai Golkar," kata Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta, Rabu (3/10/2018).

Hatta menjelaskan, sikap kader Golkar yang mendukung Prabowo-Sandi itu jelas bertentangan dengan keputusan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017. Sebab, dalam forum tertinggi tersebut, Golkar sudah memutuskan mendukung Presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

Sampai saat ini juga keputusan tersebut belum diralat atau dicabut. Golkar tetap konsisten mendukung Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

"Setiap perbuatan anggota Partai Golkar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam AD/ART, PDLT, Peraturan Organisasi, Juklak, dan Keputusan Partai, akan dikenai sanksi," ucap Hatta.

Majelis Etik juga mempermasalahkan sikap kader Golkar pendukung Prabowo-Sandiaga yang menggunakan lambang, logo, atribut Golkar.

"Majelis Etik juga merekomendasikan Ketum Golkar untuk mengambil langkah hukum yang dianggap perlu terhadap penyalahgunaan penggunaan lambang, logo, atribut dan penggunaan nama partai Golkar," kata Hatta.

Sebelumnya, sejumlah politisi Partai Golkar menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mereka menyebut kumpulannya dengan nama GoPrabu (Golkar Prabowo-Uno).

Salah satu koordinator GoPrabu Cupli Risman mengatakan, ia dan sejumlah politisi Golkar yang bergabung ke dalam GoPrabu menilai, elektabilitas Golkar setelah resmi mendukung Jokowi saat ini mengkhawatirkan.

Apalagi, kata Cupli, di beberapa daerah pemilihan (dapil), sosok Jokowi tak mampu memberikan efek keterpilihan bagi para caleg.

"Sampai hari ini kan sudah ditetapkan bukan dari Golkar wapresnya dan ini kalkulasi politik kita tidak menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di lapangan di dapil masing masing," ucap Cupli saat dihubungi, Senin (24/9/2018).

"Kalau di daerah tertentu kami bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kami mengambil inisiatif juga untuk merespons grass root. Kami caleg kan supaya terpilih. Kalau kami pro Jokowi kami tak dipilih orang kan kami juga repot kan sebagai caleg," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/03/12031341/majelis-etik-golkar-minta-kader-yang-dukung-prabowo-sandi-dipecat

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke