Salin Artikel

CPNS 2018, Lingkungan Istana Kepresidenan Buka 116 Formasi

KOMPAS.com - Pembukaan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 dimulai pada Rabu (19/9/2018), dengan menginformasikan formasi dan persyaratan di kementerian/lembaga/daerah.

Proses perekrutan CPNS kali ini juga dilakukan dengan membuka sejumlah formasi untuk ditempatkan di lingkungan Istana Kepresidenan, yaitu Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Ada 116 formasi CPNS 2018 untuk ditempatkan di Kemensetneg dan Setkab.

Dilansir dari situs Setkab.go.id, kedua lembaga membuka 116 formasi CPNS 2018, dengan rincian Kemensetneg membuka 82 formasi dan Setkab membuka 34 formasi.

Kementerian Sekretariat Negara

Dilansir dari situs Setkab.go.id, ada 82 formasi yang dibuka oleh Kemensetneg, berikut rincian jabatan dan jumlah formasinya:

- Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan: 9 orang.
- Petugas Protokol Kepresidenan: 8 orang.
- Analis Humas dan Protokol: 7 orang.
- Analis Tata Usaha: 5 orang.
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur: 4 orang.
- Analis Hubungan Antar-Lembaga: 4 orang.
- Tenaga Peliputan: 3 orang.
- Pranata Komputer Ahli Pertama: 3 orang.
- Auditor Terampil: 3 orang
- Beberapa jabatan lain: 1-2 orang.

Sekretariat Kabinet

Dilansir dari situs Setkab.go.id, ada 34 formasi yang dibuka ditempatkan di Setkab. Berikut rincian jabatan dan jumlah formasinya:

- Analis Hukum: 7 orang.
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur: 3 orang.
- Analis Politik, Hukum, dan Keamanan: 2 orang.
- Analis Perekonomian: 2 orang.
- Analis Kesejahteraan Rakyat: 2 orang.
- Analis Keuangan: 2 orang.
- Analis Kerja: 2 orang.
- Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja: 2 orang.
- Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa: 2 orang.
- Penerjemah Ahli Pertama: 2 orang.
- Analis Data dan Informasi: 2 orang.

Dan beberapa jabatan lainnya dengan formasi 1 orang.

Informasi terkait pendaftaran bisa dilakukan di laman sscn.bkn.go.id mulai 26 September-10 Oktober 2018.

Tempat pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta. Namun, bagi pelamar yang melamar jabatan pada Istana Kepresidenan Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Tampaksiring, pelaksanaan SKD dilakukan di Yogyakarta dan Bali.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/15363791/cpns-2018-lingkungan-istana-kepresidenan-buka-116-formasi

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke