Salin Artikel

Beredar Pesan Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket, Polri Pastikan Hoaks

Dalam pesan yang mengatasnamakan Kapolda itu disebutkan bahwa penerima paket bisa dijadikan tersangka dengan tuduhan ikut mengedarkan narkoba. Pesan itu pun mengingatkan agar tidak sembarang menerima paket dari pengirim yang tidak dikenal.

Namun, Mabes Polri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Tidak ada Kapolda yang mengirim pesan tersebut.

"Berita tersebut tidak benar adanya atau hoaks. Kapolda maupun Humas Polri tidak pernah membuat siaran pers seperti itu," kata Kepala Biro Penerangan Mayarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/9/2018).

Polri belum mengetahui pelaku atau tujuan pihak tertentu yang menyebarkan pesan ini.

Dedi menambahkan bahwa saat ini pesan tersebut sedang didalami oleh tim Cyber Polri terlebih dahulu.

Kabar bohong mengenai modus salah kirim paket sindikat narkoba beredar di masyarakat sejak seminggu terakhir.

Pesan itu meminta Ketua RT dan Ketua RW menyebarkan pesan WhatsApp dari Kapolda agar berhati-hati terhadap pengiriman paket dari luar negeri atau domestik yang tidak dikenal pengirimnya.

Berikut isi pesannya:

Wa dari Bpk Kapolda :

Tolong disampaikan ke Pak RT / Pak RW dan Tolong sebarkan, " PENTING ... !!! "

Assalamualaikum. Wr. Wb. Bapak/Ibu Yang Berbahagia,
info agar berhati-hati ...

Belakangan telah terjadi "Pengiriman Paket dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri" ke beberapa alamat yang sengaja disalahkan untuk mengecoh petugas yang berwajib.

Jangan sekali-kali anda mau menerima bingkisan / paket bila pengirimnya tidak di kenal, mereka lalu akan datang dengan menyamar sebagai petugas untuk mengambil kembali Paket tsb dengan alasan telah terjadi salah kirim ... !!!

Siapa pun yang menandatangani tanda terima paket tsb dapat menjadi tersangka lingkaran pengedar Narkoba. Baru-baru ini telah ditemukan Paket Narkoba berupa 1 Kg Metaphetamin dalam tas yang dikirim ke Magelang dari Thailand dengan modus Salah Kirim seperti di atas.

Saat ini penerima yang sebenarnya tidak tau apa2 itu sedang dalam interogasi Polisi.
Beri tahu anggota keluarga, rekan2 dan pembantu, serta berhati-hatilah ... Sëmoga info ini bermanfa'at untuk kita semua.

Tolong bantu di sebar dengan ikhlas dan atas rasa kemanusiaan ... semoga bermanfa'at ...
(Humas Polri)

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/09535801/beredar-pesan-sindikat-narkoba-bermodus-salah-kirim-paket-polri-pastikan

Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke