Tim Jokowi-Ma'ruf Tolak Usul Debat Capres Pakai Bahasa Inggris

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan, debat capres-cawapres harus menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa persatuan.

"Enggak usah usul yang aneh-aneh. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Debat presiden dan wapres mesti pakai bahasa Indonesia saja," kata Antoni di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Antoni mengingatkan, esensi dari debat capres-cawapres adalah agar publik bisa memahami visi, misi dan program yang ditawarkan capres-cawapres.

Jika menggunakan bahasa asing, ia khawatir publik justru tidak paham.

"Kembalikan kepada tujuan debat itu apa? Kita ingin rakyat tahu apa isi kepala calon presiden kita. Rakyat ingin tahu jejak rekam calon presiden," kata dia.

Oleh karena itu, ia menilai, tak perlu debat dengan bahasa Inggris jika hanya ingin menunjukkan bahwa Prabowo-Sandiaga mahir berbahasa Inggris.

"Saya juga menolak usulan debat cawapres dengan bahasa Arab, hanya karena ingin menunjukan Kiai Ma’ruf mahir bahasa Arab. Jangan usul yang aneh-aneh," kata dia.

Antoni menilai, usul debat dengan bahasa Inggris ini karena kubu Prabowo-Sandi tak percaya diri dengan visi, misi dan program yang mereka tawarkan.

"Jadi, saran saya siapkan saja materi debat yang baik agar rakyat yakin bahwa kandidat Anda terbaik. Latihan yang banyak agar bicara kebijakan kongkret, tidak hanya retorika," kata dia.

Koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar satu sesi debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa Inggris.

"Boleh juga kali ya. Ya, makanya hal-hal rinci seperti itu perlu didiskusikan," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta, Kamis (13/9/2018) seperti dikutip Antara.

Yandri menuturkan, pemimpin Indonesia bakal bergaul dan banyak berbicara di forum internasional yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris.

Untuk itu, kata dia, bahasa Inggris di debat capres-cawapres menjadi tak masalah meski di UU tentang Kebahasaan pidato resmi wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia.