Aksi Kamisan Bentangkan Spanduk Berisi Pernyataan Hendropriyono, SBY, hingga Jokowi

Sebab, aksi Kamisan kali ini sekaligus memperingati meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib, 7 September 2004 silam, akibat dibunuh.

Tidak hanya orasi-orasi oleh para aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM, aksi Kamisan ini juga dihiasi ornamen sarat kritik ke pemerintah.

Delapan spanduk memanjang ke bawah dibentangkan menghadap Istana Merdeka yang berada di seberang lokasi aksi. Di spanduk berlatar belakang hitam itu tertera tulisan berwarna putih.

Menariknya, tulisan itu adalah kutipan sejumlah tokoh, mulai dari mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, istri almarhum Munir Suciwati, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, penyair Joko Pinurbo hingga kutipan pernyataan Munir sendiri.

Berikut kutipan pernyataan sejumlah tokoh tersebut :

"Persoalan Munir ini benar-benar membuat saya stres berat. Saya enggak mau dipanggil- panggil kayak orang pesakitan. Orang saya enggak salah." (AM Hendropriyono, 2016)

"Munir, selamat malam. Sudah lenyap masih mencari. Sudah mati masih berani." (Joko Pinurbo, Surat Kopi)

"Kasus Munir adalah test of our history." (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, 2004)

"PR kita adalah pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk kasus Mas Munir. Ini juga perlu diselesaikan." (Presiden Joko Widodo, 2016).

"Aku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di udara, aku bisa terbunuh di trotoar jalan. Tapi aku tak pernah mati dan takkan berhenti." (Efek Rumah Kaca, di Udara)

"Aku harus tenang walaupun takut. Ini untuk membuat semua orang, tidak takut." (Munir Said Thalib)

Kutipan pernyataan-pernyataan ini seolah menggambarkan perjalanan kasus Munir itu sendiri yang hingga saat ini dinilai para aktivis HAM dan keluarga korban, masih belum tuntas seluruhnya.

Suciwati sendiri yang ditemui di sela aksi mengatakan, hingga saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.

"Upaya-upaya itu nampaknya hanya sebatas seremonial belaka. Hanya sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan kemudian problem pelanggaran HAM itu bisa dikubur dalam-dalam kembali," ujar Suciwati.

"Bagi kami, cukup sudah janji-janji, segala pose-pose kenegaraan hingga promosi di sosial media mengenai betapa pedulinya pemerintah saat ini pada kasus-kasus HAM di Indonesia. Yang kami butuhkan adalah kerja nyata bahwa pemerintah memang serius menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk Munir," lanjut dia.