KPU Bantah Ada 25 Juta Pemilih Ganda pada Pemilu 2019

Menurut Viryan, memang ada potensi identitas ganda pada DPS Pemilu, tetapi jumlahnya tidak sampai 25 juta.

"Dengan jumlah diduga 25 juta (data pemilih ganda), kami meyakini tidak sebanyak itu karena proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berjenjang dan melibatkan banyak orang," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Menurut Viryan, temuan 25 juta data pemilih ganda oleh kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berasal dari analisis tiga elemen data, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir.

Seluruh data tersebut, berasal dari soft file yang diserahkan KPU ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi, pada saat rapat pleno penetapan DPS.

Namun demikian, sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan permintaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, data yang diberikan KPU ke partai politik tidak bisa seluruhnya disampaikan.

Empat digit angka terakhir dari 16 digit angka pada NIK dirahasiakan dan diganti dengan tanda bintang.

Hal itu demi menjamin kerahasiaan data pemilih dan keamanan data pribadi.

"Sangat mungkin analisis dilakukan dengan elemen NIK-nya tidak lengkap karena 4 angka terakhir diganti tanda bintang. Karena 4 angkat terakhir hilang, maka sejumlah NIK memang bisa menjadi sama," tutur Viryan.

Oleh karenanya, Viryan membantah data yang dihimpun oleh KPU tidak akurat.

"Bukan tidak akurat, mereka mengecek dengan NIK yang berjumlah 12 angka," tegasnya.

Meski demikian, KPU menghormati upaya partai politik menganalisis data pemilih.

Viryan menyebut, temuan itu akan dijadikan masukan bagi KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.