Pemerintah Minta MA Percepat Putusan PKPU soal Caleg Eks Koruptor

Pemerintah meminta MA segera memutus perkara itu agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa memiliki payung hukum yang jelas dalam menyikapi eks narapidana kasus korupsi yang maju sebagai calon legislatif.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi dengan Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

"Sudah ada kesepakatan dari perbincangan yang cukup panjang tadi, pada akhirnya semua pihak akan meminta kepada MA untuk melakukan percepatan keputusan apakah peraturan KPU itu ditolak atau dibenarkan," kata Wiranto.

Bawaslu saat ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Wiranto menilai, argumen KPU dan Bawaslu sama-sama benar karena mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan putusan Mahkamah Agung sebagai jalan tengah. Wiranto memastikan, KPU dan Bawaslu akan berpegang pada apapun yang diputuskan oleh MA.

"Ini kuncinya disitu. Kuncinya tatkala MA telah memutuskan PKPU itu dibenarkan atau ditolak, itu finalisasinya di situ. Langkah-langkah KPU maupun Bawaslu akan bertumpu pada putusan MA itu," ujar Wiranto.

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.

Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Namun, MA menghentikan sementara proses uji materi tersebut lantaran UU Pemilu juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

MA tetap harus menunggu proses uji materi di MK selesai meskipun materi perkaranya tidak berkaitan dengan uji yang tengah berlangsung di MA.

Sebab, PKPU yang tengah digugat di MA merupakan turunan dari UU Pemilu.

Sebelum ada putusan MA, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, hingga Senin (3/9/2018), setidaknya tercatat ada 15 mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.

Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu. KPU baru akan mengubah sikap jika uji materi PKPU 20/2018 diterima MA.