Laporan Konflik Agraria Capai 334 Kasus, KSP Dorong Terbitnya Inpres

Terhitung hingga 2 Mei 2018, Kantor Staf Presiden (KSP) menerima 334 kasus konflik agraria yang melibatkan 96 ribu lebih kepala keluarga dan dengan total lahan konflik seluas 233 ribu hektare.

Demi percepatan penyelesaian kasus-kasus tersebut, KSP mendorong terwujudnya Instruksi Presiden tentang penyelesaian konflik agraria dan sengketa lahan.

"Penyelesaian ini menjadi bagian integral dalam Nawa Cita Presiden Jokowi. KSP mendorong Inpres terkait penyelesaian konflik agraria dan sengketa lahan," ujar Moeldoko sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Kamis (30/8/2018).

Inpres nantinya diharapkan memuat sejumlah poin, yakni pembentukan tim penyelesaian konflik di daerah, instruksi agar tim mengambil langkah cepat dan tepat, upaya penyelesaian dan pemulihan pascakonflik dan respons cepat atas konflik secara damai.

KSP sendiri sebenarnya telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Penyelesaian Konflik Agraria. Tim itu dibentuk melalui Keputusan Kepala Staf Presiden Nomor 9 Tahun 2017.

Tim itu telah berhasil membantu penyelesaian sejumlah kasus, di antaranya penyelesaian konflik di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, penggusuran pedagang di kawasan Puncak, Bogor, konflik kehutanan di Kalimantan Timur dan konflik eks HGU di Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Meski demikian, penanganan konflik agraria akan lebih optimal apabila Inpres dikeluarkan.

Seiring dengan itu, Moeldoko menambahkan bahwa pemerintah juga terus menggencarkan program pembagian sertifikat secara gratis kepada masyarakat.Tahun 2018 ini, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit ke tangan masyarakat.

"Sampai ada slogan di masyarakat, ingat sertifikat, ingat Jokowi," ujar mantan Panglima TNI tersebut.