Salin Artikel

Fadli Zon Ingin Anggota DPR Dampingi Kegiatan #2019GantiPresiden

Dengan begitu, anggota DPR bisa mengawasi langsung apakah masih ada penghadangan dan pelarangan terhadap kegiatan ini sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Mungkin nanti kalau ada lagi saya kira ada baiknya supaya ada fungsi pengawasan, DPR juga diundang, supaya kita bisa mengawasi langsung," kata Fadli usai menerima aduan dari aktivis gerakan #2019GantiPresiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2018).

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah aktivis #2019GantiPresiden seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani.

Mereka menceritakan kembali kronologi saat mereka mendapatkan persekusi dan penghadangan serta menyerahkan bukti berupa foto dan video di dalam flashdisk.

Mereka menduga ada keterlibatan oknum aparat baik BIN dan kepolisian untuk menghalangi deklarasi #2019GantiPresiden ini.

Namun, dengan kehadiran anggota DPR, Fadli meyakini oknum aparat tidak akan lagi melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Saya juga, kalau pas waktunya, saya juga akan bersedia untuk ikut bergabung paling tidak untuk mengawasi supaya tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu," kata dia.

Sementara itu, Neno Warisman memastikan ia dan aktivis #2019GantiPresiden lain tetap akan melakukan kegiatan deklarasi dalam waktu dekat. Ia merasa tidak melanggar aturan apapun.

"Seperi yang dikatakan di UU bahwa kita masyarakat warga negara punya hak dan itu melekat dalam setiap diri kita bahwa kita memang punya hak untuk menyuarakan pendapat kita, untuk berserikat, berkumpul dan kita berpegang terus pada hal itu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/08034911/fadli-zon-ingin-anggota-dpr-dampingi-kegiatan-2019gantipresiden

Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke