"Apa Masuk Akal Transaksi Rp 1 Triliun Tak Diketahui KPK?"

Ia menjelaskan, transaksi sebesar itu mustahil jika tidak menimbulkan kecurigaan dari lembaga-lembaga terkait.

"Kita tiap minggu menyaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan kepada kepala daerah yang menerima uang untuk ikut Pilkada, itu transaksinya Rp 500 juta, Rp 1 miliar," ujar Andre saat acara diskusi di Gedung KOMINFO, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

"Apa masuk akal, transaksi (mahar sebesar) Rp 1 triliun itu tidak diketahui oleh KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia pun menegaskan bahwa dugaan tersebut merupakan hoaks. Menurutnya, isu mahar bertujuan untuk mencoreng image Sandiaga.

Isu mahar politik pertama kali dihembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya.

Pengakuan Andi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan awal mula cuitannya yang membuat heboh sejumlah elite jelang pengumuman cawapres Prabowo Subianto.

Andi saat itu menuding ada tawaran Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisi cawapres yang kini didapat Sandi.

Andi menyatakan bahwa pernyataannya itu benar adanya. Dia mengaku sudah mendapat "restu" dari Partai Demokrat untuk mengungkap kejadian hampir gagalnya koalisi Partai Demokrat dengan Gerindra kala itu.

"Hasil rapat menyarakan, untuk dikemukakan ke publik. Koalisi yang seharusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari jelang pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka masalahnya dikemukakan saja," ujar Andi saat diwawancarai Kompas TV, Senin (13/8/2018).

Andi lantas ditanya alasannya tak membawa masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu. Menurut dia, cara yang diambilnya adala upaya pencegahan jangan sampai terjadi politik uang.

"Jadi malam itu, kok tiba-tiba ada intercept untuk mengabaikan apa yang sudah terjadi. Saya kira kalau kita sudah susah-susah belajar, lalu ada yang nyontek, Anda juga marah," ucap Andi.

Dia pun yakin atas sikapnya itu, Partai Demokrat tak akan memecatnya. Menurut dia, selama ini Partai Demokrat mengajarkan politik yang taat terhadap undang-undang.

Andi Arif pun siap jika persoalan ini akhirnya benar-benar dibawa ke ranah hukum oleh PAN dan PKS. Dia siap dikonfrontasi dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi.