Salin Artikel

Akan Mundur dari Kabinet, Menpan-RB Berterima Kasih kepada Jokowi

Kini, ia akan mundur dari kabinet kerja karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkannya sebagai menteri mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Jadi ya apa pun namanya, saya istilahnya berterima kasihlah sudah diberi kepercayaan dua tahun ini jadi Menpan," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Asman Abnur ditunjuk sebagai Menpan-RB pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh politisi Hanura Yuddy Chrisnandi.

Masuknya Asman setelah PAN yang pada 2014 mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan bergabung dengan pemerintah. Asman menjadi satu-satunya perwakilan PAN di kabinet.

"Mudah-mudahan apa yang saya buat bermanfaat buat publik, buat masyarakat Indonesia," kata Asman.

Asman mengatakan sudah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu, Pratikno memastikan Asman akan diganti dalam satu dua hari ke depan.

Menurut dia, reshuffle tersebut bukan didasarkan atas rapor kinerja yang merah. Pergantian Asman lebih didasarkan atas partai asal Asman, yakni PAN, yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi.

"Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) pagi.

"Dari kinerjanya, menteri asal PAN di pemerintahan, dalam hal ini Pak Asman Abnur, Bapak Presiden merasa sangat puas dan bagus," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/13590391/akan-mundur-dari-kabinet-menpan-rb-berterima-kasih-kepada-jokowi

Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke