Figur Cawapres dan Belum Utuhnya Koalisi Parpol Pendukung Prabowo

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik bertemu Sekjen Partai Keadialan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/8/2018) malam.

Sandiaga tiba sekitar pukul 20.57 WIB, disusul kemudian Taufik. Keduanya masuk melalui pintu belakang gedung DPP PKS.

Seusai pertemuan, pada pukul 22.43 WIB keduanya meninggalkan gedung. Namun, hanya Taufik yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan, sedangkan Sandiaga bungkam.

Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut mereka membahas soal keutuhan koalisi.

Menurut Taufik, akan ada pertemuan para ketua umum dari empat parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

"Koalisi, supaya utuh, maka saya kira perlu ada pertemuan mungkin besok antara pimpinan partai. Kami ingin ada keutuhan koalisi itu," ujar Taufik.

Kedatangan Sandiaga dan Taufik tak lama setelah Majelis Syuro PKS menggelar musyawarah istimewa.

Dalam musyawarah yang dihadiri Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal serta petinggi partai lainnya tersebut, Majelis Syuro PKS mengeluarkan tiga keputusan.

Pertama, menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama terkait proses pencapresan pada Pilpres 2019.

GNPF merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

Kedua, memutuskan bahwa PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan nasional secara demokratis.

Ketiga, Majelis Syuro memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS untuk menjalin komunikasi politik dalam proses pembentukan koalisi bersama partai calon mitra koalisi.

Dalam kesempatan itu, Sohibul menegaskan, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri tidak akan mundur dari pencalonan wakil presiden.

"Tidak pada tempatnya Bapak Salim Segaf kemudian memilih mundur karena dia sudah mendapat mandat, tidak ada kata lain kecuali beliau untuk ikut," ujar Sohibul saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa.

Sohibul menjelaskan, dalam konteks pencalonan wakil presiden, PKS berpegang pada keputusan Majelis Syuro yang mengajukan sembilan nama kadernya sebagai capres dan cawapres.

Selain itu, PKS juga menyetujui hasil rekomendasi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

"Siapa pun nanti yang akhirnya menjadi cawapres Prabowo tentu masuk dalam koridor keputusan ini. Tapi untuk mundur, tentu bukan pada konteksnya, karena memang ini adalah keputusan institusi, bukan pribadi," kata Sohibul.

Dukungan ulama

Menurut Sohibul, Prabowo akan mendapat dukungan dari para ulama jika memilih Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres.

Pasalnya, Salim Segaf merupakan salah satu kandidat cawapres yang direkomendasikan oleh GNPF Ulama. Begitu juga jika Prabowo memilih Ustaz Abdul Somad.

"Kalau Pak Prabowo mau mengambil Pak Salim, tandanya sudah ada dukungan rekomendasi ijtima ulama," ucap Sohibul.

Meski demikian, lanjut Sohibul, PKS masih terus menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra dalam membahas figur cawapres.

Sebab, hingga saat ini Prabowo belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2019.

"Tetapi Pak Prabowo hingga hari ini cuma pegang bola saja dan tidak jelas bolanya akan dilempar ke mana. Di situlah kami terus bangun komunikasi politik," kata Sohibul.

Di sisi lain, PKS juga masih terus berkomunikasi dengan Partai Gerindra terkait pembentukan koalisi.

Menurut Sohibul, meski belum ada deklarasi koalisi secara resmi, namun secara de facto PKS dan Gerindra telah menjalin kerja sama selama ini.

"PKS dan Gerindra sudah ada koalisi secara de facto, tapi koalisi memang belum tuntas sampai koalisi secara de jure. Sampai de jure yang sekarang sedang proses," tuturnya.

Selain PKS, partai calon mitra koalisi lainnya juga mengajukan nama sebagai cawapres pendamping Prabowo.

PAN telah mengusulkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan. Sementara Partai Demokrat disebut mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, sempat beredar pula nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, belakangan nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno disebut masuk dalam bursa cawapres.

Bertemu Demokrat dan PAN

Pada Selasa (7/8/2018) siang, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, pertemuan tersebut membahas kelanjutan rencana koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra di Pilpres 2019.

Ia menambahkan, pertemuan antara Prabowo dan SBY berlangsung empat mata sehingga kader Gerindra dan Demokrat yang lain belum mengetahui isi pembicaraan.

"Membicarakan secara keseluruhan lah. Bagaimana perkembangannya. Dan saya kira sudah semakin mengerucutlah," lanjut Fadli.

Sorenya, setelah bertemu SBY, Prabowo mendatangi rumah dinas Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 15 menit.

Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, pembicaraan Zulkifli dengan Prabowo masih berkutat pada format koalisi.

Oleh karena itu, belum ada kata final bagi PAN untuk berkoalisi dengan pihak mana pun.

Penentuan sikap resmi PAN untuk bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo atau Prabowo akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang akan digelar di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

"Belum bisa duputuskan karena bagaimanapun juga kami menunggu Rakernas. Itu forum formalnya," kata Eddy.

"Makanya tadi kami kumpulkan, ketua ketua DPW kami. Kebetulan yang hadir belum banyak, belum semuanya. Yang hadir tadi baru sekitar 21 dari 34. Jadi agar kami mendapatkan konsensus yang relatif kolektif," lanjut dia.

Sebelumnya, Zulkfli senpat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Pertemuan berlangsung tertutup dan tak ada di agenda resmi Presiden.