Salin Artikel

Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Namun di Indonesia, politik identitas tersebut tidak separah yang dibicarakan masyarakat sebagai dampak dari keriuhan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.

"Politik identitas itu ada di semua negara demokrasi, bukan hanya di Indonesia. Banyak orang salah kaprah, seakan-akan Pilkada Jakarta itu menyebabkan perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar," ujar Wapres Kalla dalam Diskusi Business Lunch "Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (2/8/2018), seperti dikutip Antara.

"Memang itu terjadi, tetapi tidak separah apa yang dikatakan, dengan contoh (Pilkada) Jakarta," tambah Kalla.

Wapres menjelaskan, berdasarkan data hasil pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, pemilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat waktu itu, justru lebih banyak non-Kristiani.

Hal itu terlihat dari persentase pemilih non-Islam di DKI Jakarta sebanyak 21 persen, sementara perolehan suara Ahok-Djarot mencapai 43 persen.

"Di DKI, pemilih non-Islam yang sekiranya memilih Ahok, walaupun tidak, itu cuma 21 persen; tetapi warga DKI yang memilih Ahok kan 43 persen. Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibandingkan pemilih non-Islam. Berarti, sebenarnya, tidak ada, tidak terbelah ini, politik identitas," jelas Wapres Jusuf Kalla.

Selain itu, Wapres juga mencontohkan kondisi politik identitas yang terjadi di Amerika Serikat.

Di negeri Paman Sam itu, kata JK, perlu waktu sedikitnya 175 tahun untuk warga Amerika Serikat memiliki presiden beragama Katolik.

"Di AS, yang mayoritas Kristen Protestan, baru memiliki presiden Katolik pertama itu setelah 175 tahun, (John F.) Kennedy. Bahkan, mereka perlu 240 tahun untuk orang kulit hitam bisa jadi Presiden (Barack Obama)," tutur Wapres.

Oleh karena itu, menjadi lumrah apabila presiden di Indonesia umumnya adalah orang bersuku Jawa, karena 60 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Presiden kita umumnya dari Jawa, ya itu karena 60 persen penduduk Indonesia itu di Jawa; maka akan terjadi (orang memilih) orang yang dia kenal," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/18212651/wapres-kalla-politik-identitas-di-indonesia-tidak-parah

Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke