Salin Artikel

Menanti Kepastian "Calon Pengantin" Prabowo Subianto...

Para sekjen dari sembilan partai politik pendukung pemerintah telah mempersiapkan strategi pemenangan Presiden Joko Widodo setelah pertemuan di Istana Bogor, Selasa (31/7/2018).

Begitu juga dengan koalisi partai politik yang selama ini memberikan sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, penantang sang petahana.

Pada Rabu (1/8/2018) malam, untuk pertama kalinya sekjen partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bertemu di sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menyolidkan bangunan koalisi.

Setidaknya ada beberapa hal yang telah disepakati oleh para sekjen terkait hal-hal teknis pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Beberapa hal teknis tersebut, antara lain pembentukan dua tim kecil yang bertugas menyiapkan visi misi pasangan capres-cawapres yang akan diusung, persiapan pembentukan tim pemenangan, rencana deklarasi pasangan calon dan tenggat waktu pendaftaran capres-cawapres.

Muzani mengibaratkan pertemuan para sekjen tersebut sebagai rapat dalam menyiapkan sebuah acara perkawinan.

"Sebuah walimah harus disiapkan karena kita sudah tahu pengantinnya maka kemudian yang sedang kami siapkan adalah EO-nya (event organizer), kateringnya, tendanya bagaimana," ujar Muzani seusai pertemuan.

Saat ditanya siapa "mempelai pengantin" yang akan diusung oleh koalisi, Muzani menegaskan bahwa keempat partai telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto.

Namun, kata Muzani, pertemuan para sekjen malam itu tidak membahas nama-nama kandidat cawapres yang diusulkan oleh masing-masing partai. Sebab, para sekjen tidak memiliki kewenangan untuk membahas kandidat cawapres.

Berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri sebelumnya.

Menurut Rachmawati, dalam pertemuan elite Partai Gerindra, PKS dan PAN pada Selasa (31/7/2018) di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, para sekjen juga diberi mandat untuk membahas nama-nama kandidat cawapres yang muncul.

"Forum tadi kami merasa tidak membicarakan tentang pendamping pengantin karena kita tidak memiliki kewenangan untuk itu," kata Muzani.

"Jika nanti pada forum berikutnya kami merasa mendapatkan mandat untuk membicarakan pengantin ya kami akan menyajikan daftar calon pengantin. Masalahnya dalam hal ini pengantin tidak boleh lebih dari satu," ucapnya.

Belum Sepakat

Kendati demikian, empat parpol oposisi belum sepakat mengenai figur cawapres yang akan mendampingi Prabowo.

Menurut Muzani, pembahasan figur cawapres akan dibahas dalam forum antara para ketua umum.

Kemungkinan besar pembahasan dilakukan setelah rapat kerja nasional (Rakernas) PAN dan sidang Majelis Syuro PKS yang akan menentukan sikap kedua partai itu.

PKS sendiri masih tetap berpegang pada hasil rekomendasi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

"Pokoknya PKS memegang teguh, menjunjung tinggi rekomendasi Ijtima ulama. Kami bersama umat, bersama ulama, bersama rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia yang lebih baik," ujar Sekjen PKS Mustafa Kemal.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya tetap mengusulkan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

Meski demikian, usulan itu bisa saja berubah tergantung dari hasil rakernas pekan depan.

Ia hanya menegaskan bahwa keempat parpol telah merasa memiliki kesamaan emosional dan pandangan dalam menjajaki terbentuknya koalisi.

"Sampai saat ini kita masih berbicara. Masih berproses ya. Yang pasti ada ikatan emosional kami untuj menjajaki koalisi karena ada kesamaan visi, pandangan, mengenai hal yang sifatnya umum terkait negara dan bangsa. Jadi ini sudah jadi satu modal untuk melakukan diskusi dan komunikasi selanjutnya," ujar Eddy.

Serahkan Pada Prabowo

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kehadiran empat sekjen dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal terbentuknya koalisi yang akan mengusung Prabowo.

Sementara terkait figur cawapres, kata Hinca, biarkan Prabowo sebagai capres yang akan menentukan.

Ia pun menegaskan bahwa Partai Demokrat menyerahkan keputusan mengenai figur cawapres kepada Prabowo.

"Biarkan diumumkan capres. Enggak akan keluar dari kami. Serahkan pada capres, siapa yang paling tepat," kata Hinca.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menuturkan bahwa PKS dan PAN telah sepakat untuk menyerahkan keputusan figur cawapres Prabowo Subianto.

Kesepakatan tersebut dibuat pada pertemuan ketua umum dan sekjen Gerindra, PKS dan PAN di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri, di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam.

"Demokrat sudah bilang kan di pertemuan terakhir di Kertanegara menyatakan gamblang bahwa capres itu Prabowo, diserahkan mengenai pemilihan cawapres. Boleh saja semua mengusulkan tapi terakhir ya capres terpilih yang menentukan," ujar Rachmawati saat ditemui kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Kendati demikian, lanjut Rachmawati, seluruh partai calon mitra koalisi berhak untuk mengajukan usulan nama-nama cawapres bagi Prabowo.

Nama-nama tersebut akan dibahas oleh sekjen dari keempat partai. Setelah mengerucut, kandidat cawapres akan diserahkan ke ketua umum partai masing-masing.

Namun, keputusan kandidat cawapres diserahkan kepada Prabowo. Menurut Rachmawati, penyerahan keputusan ke tangan Prabowo juga menjadi jalan tengah jika partai koalisi tak bersepakat dengan kandidat cawapres.

"Oh iya (jadi jalan tengah). Pada akhirnya harus, sudah sepakat dikembalikan ke calon presiden (Prabowo)," kata Rachmawati.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/11564031/menanti-kepastian-calon-pengantin-prabowo-subianto

Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke