Salin Artikel

Rumor Pencabutan Jaminan Persalinan dan Dua Layanan Lainnya, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan

Sebagian besar warganet ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Tiga layanan yang dikabarkan akan dicabut meliputi penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Beredarnya informasi ini pasca BPJS mengeluarkan rilis soal implementasi sejumlah peraturan.

Para netizen pun ramai-ramai me-mention akun resmi Twitter BPJS Kesehatan.

“Padahal ketiga jenis pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan masyarakat kecil, kalau memang tidak ada dana mending gak usah mewajibkan semua orang/ badan usaha membayar BPJS, biarkan mereka memilih asuransi sendiri yg lebih kredibel dan bisa mengcover semua penyakit,” tulis @muzzael, dalam membalas twit @BPJSKesehatanRI.

“Setelah obat-obatan kanker, tiga layanan kesehatan terancam ditiadakan demi efisiensi biaya. Sebenarnya seperti apa sih hubungan BPJS Kesehatan dgn peserta jaminan kesehatan? Mengapa keputusan-keputusan ini sering diambil secara sepihak, padahal masyarakat bayar iuran?,” kata @Aulia)Akbar.

Penjelasan BPJS Kesehatan

Saat dimintakan penjelasan terkait hal ini, Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat memberikan pernyataan resmi, dengan penjelasan berikut.

Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi:
1. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan

2, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat

3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Nopi menjelaskan, kebijakan ini bukan bertujuan untuk memangkas apalagi membatasi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” demikian Nopi, sesuai rilis yang disampaikannya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat petang.

Nopi memastikan bahwa peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Penerapan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

“Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujar Nopi.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini, Nopi menyatakan akan memberikan penjelasan lanjutan yang kini tengah dipersiapkan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/20454651/rumor-pencabutan-jaminan-persalinan-dan-dua-layanan-lainnya-ini-penjelasan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.