Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia di KTT OGP di Georgia

Forum ini dihadiri delegasi dari 96 negara terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti korupsi, keterbukaan dan pelayanan publik.

Di depan seluruh delegasi, Moeldoko memaparkan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai langkah penguatan bagi masyarakat sipil, di antaranya mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.

"Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya," ujar Moeldoko melalui keterangan pers resminya, Selasa (17/7/2018).

Salah satu pemenuhan pelayanan publik, yakni dengan membuat ‘LAPOR’. Aplikasi itu merupakan sebuah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait program pembangunna dan pelayanan publik.

"Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi pemerintah," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan bahwa forum ini sangat penting bagi terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik Tanah Air.

"Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik," ujar Moeldoko.

Pada forum multilaretal ini Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018.

Ikut mendampingi Kepala Staf adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Hadir di antara delegasi Indonesia adaah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sementara itu mayoritas delegasi hadir dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.

Rangkaian acara dimulai sejak Senin 16 Juli 2018 kemarin ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia.

Hari ini, Kepala Staf Kepresidenan dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP pada 17 Juli 2018.