Salin Artikel

Pertemuan Zulkifli Hasan dan Anies Baswedan Juga Bicarakan Peluang Capres-Cawapres

Seperti diketahui beberapa waktu belakangan PAN dan PKS mewacanakan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres atau cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dalam beberapa kali pertemuan, Bang Zul (Zulkifli Hasan) dengan Pak Anies itu juga membicarakan masalah peluang dia untuk diusung sebagai capres maupun cawapres," ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Meski demikian, Yandri enggan menuturkan apakah dalam pertemuan tersebut, Anies menyatakan siap untuk diusung sebagai capres maupun cawapres.

"Nah kalau itu sebaiknya konfirmasi ke Pak Anies saja," kata Yandri.

Yandri pun menegaskan bahwa partainya tidak keberatan jika nantinya Prabowo memilih berpasangan dengan Anies ketimbang Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan, PAN juga terbuka dengan opsi-opsi pasangan calon lain yang diusulkan oleh mitra koalisi, seperti dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau pun misal di luar Prabowo-Zulkifli, misal nanti ada paket Prabowo-Anies, kami juga siap," kata Yandri.

Di sisi lain, Yandri mengakui nama Anies diperbincangkan di internal PAN, tidak hanya sebagai cawapres, tapi juga sebagai capres.

Menurut Yandri, Anies merupakan sosok yang yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon presiden.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa PAN tidak dapat mengusung calonnya sendiri terkait persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi di DPR.

"Tetapi PAN kan tidak cukup untuk mengusung secara sendiri karena hanya 8,9 persen. Perlu 20 persen, artinya perlu menggandeng partai lain. Nah PAN dan Gerindra sudah cukup. Artinya kalau disepakati dua partai ini bergabung dan mengusung pasangan saya kira Insya Allah dalam waktu dekat akan kami umumkan capres cawapresnya," tutur Yandri.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/14280391/pertemuan-zulkifli-hasan-dan-anies-baswedan-juga-bicarakan-peluang-capres

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke