Salin Artikel

Wadah Pegawai KPK Konsisten Kasus Novel Baswedan Segera Dituntaskan

“(Penganiayaan Novel Baswedan) merupakan kasus nasional yang harus dituntaskan dan wadah pegawai masih konsisten mengharapkan kasus Bang Novel bisa dituntaskan dan kasusnya bisa terungkap,” ujar Yudi saat menerima kunjungan dari perwakilan-perwakilan pegawai Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya mendukung upaya WP KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Yudi mengatakan, wadah Pegawai (WP) KPK menyambut hangat dan mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut.

Perwakilan pegawai LPSK, KPK, Komnas HAM, dan KPPU sepakat bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan rentan dialami oleh lembaga-lembaga yang ingin bekerja menuntaskan amanat reformasi.

Untuk itulah, lanjut Yudi, atas nama solidaritas dan kemanusiaan perwakilan pegawai KPK, Komnas HAM, LPSK, KPPU datang dan bertemu.

Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal yang akan menjadi concern bersama yakni diperlukannya penguatan lembaga-lembaga pasca reformasi ditengah upaya adanya pelemahan-pelemahan setiap lembaga.

Misalnya Komnas HAM yang mengusut kasus-kasus HAM, KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi, KPPU untuk persaingan usaha, kemudian LPSK dalam rangka melindungi saksi dan korban.

“Hal ini kami lakukan, agar ke depannya tidak ada lagi pegawai-pegawai, baik itu di KPK atau instansi lainnya yang mendapatkan nasib seperti bang Novel (Novel Baswedan),” kata dia.

Selanjutnya, kata Yudi, telah dilakukan koordinasi antara lembaga KPK, Komnas HAM, KPPU, maupun LPSK untuk membahas perlindungan dan jaminan keselamatan untuk pegawai yang melaksanakan perintah undang-undang.

Berikutnya, tutur Yudi, akan dilakukan proses komunikasi terus menerus untuk pembentukan forum komunikasi pegawai lintas lembaga negara serta memperluas jaringan ke lembaga negara lainnya.

“Agar nantinya tugas-tugas kami sebagai pegawai di lembaga-lembaga negara itu bisa efektif dan efisien dalam upaya mendukung Indonesia yang lebih baik,” tutur dia.

Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pertemuan tersebut menandakan ada konsolidasi kesadaran bersama antara lembaga, KPK, Komnas HAM, LPSK, dan KPPU.

“Konsolidasi kesadaran dan simpati itu menjadi lebih luas, ada pegawai-pegawai di instansi lain yang ikut bergabung itu tentu akan menjadi gerakan moral yang positif ke depan,” ujar Febri.

Febri mengatakan, langkah seperti ini penting untuk menggerakkan lembaga-lembaga tersebut agar ke depan ada perbaikan-perbaikan dan penguatan yang dilakukan.

“Hal-hal positif seperti ini perlu diperkuat dan diperbesar ke depan,” kata Febri.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/06275521/wadah-pegawai-kpk-konsisten-kasus-novel-baswedan-segera-dituntaskan

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke