Salin Artikel

Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi

Amien mengkritik perekonomian era Jokowi yang belum berhasil. Namun, ia juga menyebut Jokowi masih punya waktu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri.

"Jokowinomics belum berhasil. Kalau dikatakan gagal masih ada delapan bulan lagi sampai pilpres. Siapa tahu ada keajaiban sampai sukses," ujar Amien di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Kritik Amien disampaikan saat menyampaikan sambutan pada acara silaturahim dan halalbihalal PP Muhammadiyah. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Amien juga mengkritik kondisi demokrasi dan hukum di Tanah Air yang diskriminatif.

"Demokrasi, tapi isinya diskriminasi. Itu saya katakan discriminative democracy. Hukum yang kecil dikejar-kejar, yang gede mana mungkin," kata dia.

Contoh diskriminasi hukum itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pilah-pilih kasus korupsi.

"Puluhan triliun lewat. Yang ratusan juta, miliaran, dikejar-kejar," kata Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Amien juga mengkritik soal diskriminasi politik di Indonesia. Koalisi pemerintah dibela, sedangkan lawan atau oposisi pemerintah justru diadu domba.

"Sudahlah kita sama-sama tahu semua. Jadi ada koncoisme," ucap dia.

Karenanya, Amien pun mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama demi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan merangkul semua.

"Ya ekonomi, politik, hukum, agar tidak lagi ada negara di atas negara. It's now or never tomorrow will be too late," ungkap Amien.

Catatan: Artikel ini mengalami perubahan judul untuk menyesuaikan konten. Judul asal "Saat Amien Rais Kritik Pemerintah di Depan Wapres Kalla" menjadi "Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi"

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/14321961/kritik-amien-rais-untuk-jokowi-dari-kondisi-ekonomi-hingga-demokrasi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke