Salin Artikel

Bantah Laporan Amnesty, Polri Sebut Tak Mungkin Aparat Bantai Warga di Papua

Bahkan Komandan Brimob Papua juga putera daerah. Sehingga, kata Iqbal, amat tidak mungkin putera daerah menghilangkan nyawa sesamanya.

"Banyak lagi petugas di lapangan (putera Papua) dan enggak mungkin putra daerah membantai saudaranya kecuali ada kasus yang mengancam nyawa," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/72018).

Hal itu dikatakan Iqbal menanggapi hasil laporan Amnesty Internasional Indonesia yang menyebutkan ada banyak kasus pembunuhan masyarakat sipil di Papua yang tak pernah tersentuh hukum.

Aparat keamanan yakni TNI dan Polri disebut sebagai pihak yang melakukan pembunuhan tersebut.

Iqbal menegaskan, dalam mengambil tindakan, personil Polri pasti mempertimbangkannya secara matang.

Jadi diyakini tak mungkin personil Polri menembak atau mengambil tindakan hingga menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang jelas.

Personil Polri memilki diskresi untuk mengambil tindakan bila ada ancaman nyata yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat sekitar.

"Jika ada ancaman seketika kami berhak melakukan tindakan terukur walaupun akibatnya mematikan," kata dia.

Iqbal juga membantah Polri tidak pernah menindaklanjuti kasus pembunuhan masyarakat sipil di Papua seperti laporan Amnesty Internasional.

Dalam laporannya, Amnesty International menemukan 69 kasus pembunuhan masyarakat sipil yang tak tersentuh hukum di Papua selama Januari 2010 - Februari 2018.

"Setiap kasus sudah dilakukan (investigasi). Kasus dilakukan proses. Apakah luka atau meninggal sudah dilakukan," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kasus-kasus tersebut yang diungkap dalam investigasi kriminal. Selain itu, beberapa di antaranya juga tidak dilakukan pemeriksaan internal.

Padahal, para keluarga korban mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka masih ingin melihat para pelaku pembunuhan orang-orang tercinta mereka dibawa ke pengadilan.

"Dalam 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan tersebut, tidak ada satupun pelaku menjalani investigasi kriminal oleh lembaga independen dari institusi yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/17075231/bantah-laporan-amnesty-polri-sebut-tak-mungkin-aparat-bantai-warga-di-papua

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke