Salin Artikel

Menghadap Megawati, Risma Lapor Dugaan Kecurangan di Pilgub Jatim

Risma menyebut, ada kecurangan masif yang menyebabkan jagoan PDI-P itu kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

"Saya lakukan penelitian di lapangan, oleh relawan saya, memang ada sesuatu yang masif yang sudah saya laporkan ke Pak Sekjen dan Ibu (Megawati)," kata Risma di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

"Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan di Pilgub ini, tapi bisa kita antisipasi di pileg dan pilpres," tambah Risma, yang aktif membantu memenangkan Gus Ipul-Puti selama masa kampanye.

Risma enggan merinci kecurangan yang ia maksud. Ia hanya menyayangkan apabila kontestasi pilkada diwarnai kecurangan.

"Kalau prosesnya saja tidak betul, menghalalkan segala cara, itu kan juga nanti ke depannya, kalau memimpin ada masalah," kata Risma.

"Saya tidak punya beban saat saya memimpin, karena saya tidak money politics, saya tidak bayar upeti, sehingga saya buat kebijakan apapun itu berdasarkan kajian kajian akan kebutuhan masyarakat," kata dia.

Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga yang hadir dalam kesempatan itu juga enggan menjelaskan kecurangan yang dimaksud oleh Risma. Eriko beralasan saat ini PDI-P masih menyiapkan data-data terkait kecurangan tersebut.

"Kita harus mempersiapkan data, tentu tidak boleh kita hanya menyampaikan tanpa data dan fakta. Nanti kita tunggu lah. Karena proses rekapitulasi dan penghitungan belum selesai," kata dia.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan, perolehan suara Gus Ipul-Puti yang diusung PDI-P dan PKB berada dibawah pasangan-Emil Dardak Demokrat dan Golkar serta PAN, Nasdem dan Hanura.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas misalnya, menunjukkan Pilgub Jatim dimenangi pasangan Khofifah-Emil dengan 53,36 persen. Sementara itu, Gus Ipul-Puti hanya mendapatkan suara 46,64 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/19104181/menghadap-megawati-risma-lapor-dugaan-kecurangan-di-pilgub-jatim

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke