Pilkada Jabar 2018 dan Peluang Koalisi di Pilpres 2019

ADA dua fenomena menarik saat mencermati hasil hitung cermat Pilkada Jabar 2018. Pertama, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menempati peringkat pertama hasil hitung cepat, tetapi selisihnya sangat tipis dengan urutan setelahnya.

Kedua, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu ("Asyik") secara mengejutkan melewati Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang lebih diunggulkan, dan perolehan suaranya meningkat pesat dibandingkan dengan berbagai hasil survei jelang hari pemungutan suara.

Bagaimana kita membaca dan mencermati fenomena ini, dan apa pengaruhnya terhadap kontestasi Pilpres 2019?

(Belum) angin segar untuk Jokowi

Keunggulan sementara RK berdasarkan hasil hitung cepat ini, bagi sebagian pihak memberikan angin segar untuk Jokowi.

Ini karena, pertama, keempat partai pengusung Ridwan Kamil-Uu merupakan partai pendukung utama pemerintahan Jokowi.

PPP, Nasdem, dan Hanura pun sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

Muhaimin Iskandar atay Cak Imin selaku Ketua Umum PKB, meskipun belum mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden dari PKB, sudah menyatakan kesiapannya selaku cawapres dan dalam beberapa kesempatan secara lugas menyampaikan harapan agar Jokowi meminangnya sebagai cawapres.

Keberhasilan RK yang diusung empat partai pendukung pemerintahan Jokowi ini sedikit banyak menunjukkan kinerja keempat mesin partai tersebut cukup efektif di Jawa Barat.

Hal ini tentu modal berharga bagi Jokowi untuk meraup suara lebih besar lagi di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia ini.

Tentunya masih segar dalam ingatan kita, Jokowi kalah cukup telak dari Prabowo di Jawa Barat dalam Pilpres 2014.

Sampai dengan saat ini, meskipun berbagai survei sudah menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi di Jabar, namun angkanya masih belum di zona aman.

Kedua, jika memang RK terpilih sebagai gubernur, moral para kader partai pengusungnya bakal meningkat pesat.

Ada kebanggaan bagi kader keempat partai pengusung RK-Uu di Jawa Barat, mengingat mereka merasa RK adalah gubernur yang berasal dari koalisi partai mereka. Apalagi bagi kader PPP, karena wakil RK adalah Uu Rhuzanul Ulum, kader mereka sendiri.

Ini tentunya sedikit banyak meningkatkan semangat bertarung kader keempat partai pengusung RK-Uu dalam memenangkan Jokowi di pilpres 2019.

Ketiga, setiap sentimen positif terhadap RK, ke depannya bisa dieksploitasi untuk memperkuat kredibilitas Jokowi di mata warga Jabar.

Seperti yang kita ketahui, RK tidak cukup dekat dengan kompetitor terbesar Jokowi di 2019, Prabowo, dan juga Demokrat. Dan, tentu saja karena empat partai pengusung RK merupakan partai-partai pendukung Jokowi, merupakan suatu langkah politik yang logis dan rasional bagi RK untuk lebih dekat dengan Jokowi.

Jokowi pun bisa menggunakan RK dan poros empat partai pendukungnya, buat memperlebar rentang pengaruh Jokowi di Jabar. Tidak hanya mengandalkan kekuatan PDIP dan Golkar.

Hanya saja, ada data lain yang perlu dicermati. Keunggulan paslon RK-Uu terhadap paslon Sudrajat-Syaikhu sangatlah tipis. Bahkan, suara yang diperoleh RK-Uu, menurun drastis dibandingkan hasil berbagai survei jelang pemungutan suara.

Tentunya ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuatnya faktor personal RK dan seberapa solid sebenarnya partai-partai pengusung RK ini, mengingat mereka tidak mampu membendung penurunan suara tersebut saat RK-Uu "diserang" jelang pemungutan suara.

Modal 30an persen suara RK ini pun masih berkisar captive market Jokowi di Jabar pada 2014 lalu. Ini sejalan dengan hasil berbagai survei, ada irisan yang sangat kuat antara pendukung Jokowi dan pendukung RK.

Dengan demikian, angka 30an persen suara RK ini belum cukup tinggi untuk dikapitalisasi buat meningkatkan elektabilitas Jokowi di Jawa Barat. Jadi, hasil pilgub Jabar kali ini belum merupakan angin segar buat Jokowi.

Prestasi "Asyik" (belum) berkah bagi Prabowo

Kenaikan drastis perolehan suara Sudrajat-Syaikhu di Pilkada Jabar 2018, jika dibandingkan dengan hasil berbagai survei jelang hari pemungutan suara, memang mengejutkan banyak pihak.

Ada tiga faktor kunci dalam keberhasilan pasangan calon Sudrajat-Syaikhu atau sering disebut "Asyik".

Pertama, mesin partai PKS kembali terbukti dapat diandalkan untuk Jabar. Bersama mesin partai Gerindra yang sudah terasah ketika Pilkada Jakarta 2017 lalu, sangat terasa ada lonjakan signifikan dalam pergerakan penggalangan massa yang dilakukan tim paslon "Asyik" dalam dua tiga minggu terakhir. Baik melalui penggalangan suara secara fisik maupun penggunaan media sosial secara terarah. 

Kedua, tanpa adanya faktor isu yang tepat sesuai dengan segmen pemilih yang dituju, mesin partai yang rapi dan terstruktur laiknya armada transportasi yang besar tanpa adanya muatan atau ‘barang’ yang diinginkan oleh publik.

Di Pilkada Jabar 2018, pasangan "Asyik" memanfaatkan segmen masyarakat yang jenuh dengan situasi Indonesia saat ini. Segmen yang merasa perlu perubahan kepemimpinan di tingkat nasional.

Tagar #2019GantiPresiden yang memang diinisiasi oleh salah satu petinggi PKS, Mardani Ali Sera, benar-benar dieksploitasi pasangan "Asyik".

Narasi yang digulirkan pendukung "Asyik" adalah asosiasi kuat pergantian kepemimpinan nasional dengan terpilihnya "Asyik" sebagai gubernur-wakil gubernur Jabar. Dan, jika memilih tiga pasangan calon lain, berarti mendukung terpilihnya kembali Jokowi di 2019.

Narasi ini terbukti berhasil menggerus suara pemilih yang sebelumnya memilih pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Mengingat Demokrat yang selalu menggaungkan kepedulian terhadap rakyat, serta menampilkan sosok AHY selaku pemimpin muda, pemimpin baru untuk Indonesia, sempat memikat warga Jabar yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional.

Hanya, momen ini berhasil "diambil" di tikungan terakhir oleh pasangan Sudrajat-Syaikhu karena digaungkan secara masif dan fokus.

Di sisi lain, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi memang tidak pernah menunjukkan ketegasan dukungan terhadap aspirasi pergantian kepemimpinan nasional di 2019. Hal ini secara tidak langsung mengkonfirmasi narasi yang dikembangkan oleh pendukung "Asyik".

Ketiga, segmen pemilih muslim Jabar merupakan yang terbesar di Indonesia, dan kesadaran beragamanya relatif tinggi. Karena itu, sosok pemimpin yang dianggap relijius, bakal lebih mudah memikat sebagian warga Jabar.

Masih ingat dengan Aher yang berhasil menjadi gubernur dua periode di Jabar, dengan citra sebagai ustaz yang sederhana melekat kuat di sosok Aher?

Narasi ini juga yang dikembangkan PKS dan Gerindra secara intens di minggu-minggu akhir di Jabar dengan mengedepankan sosok relijius Syaikhu melalui pesan-pesan pribadi di media sosial.

Sosok pemimpin yang juga kuat agamanya bisa dikatakan aspirasi sebagian pemilih muslim muda dan modern di Jabar, yang menjadi captive market-nya PKS.

Gabungan kedua narasi di atas, diolah oleh mesin partai PKS dan Gerindra serta PAN, terbukti berhasil melonjakkan perolehan suara "Asyik" secara signifikan.

Semangat kemenangan di Jakarta 2017, dan keberhasilan meningkatkan perolehan suara secara signifikan untuk paslon "Asyik" di Pilkada Jabar 2018, membuat moral kader PKS, Gerindra, dan juga PAN meningkat untuk menyongsong Pilpres 2019.

Tetapi, bukan berarti tidak ada celah yang perlu dicermati pemimpin PKS dan Gerindra. Ada penurunan suara yang cukup signifikan dibandingkan era Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Dengan kata lain, kekuatan mesin partai PKS dan juga Gerindra meskipun diyakini masih disegani, tetapi belum cukup untuk memastikan kader PKS kembali sebagai gubernur/wakil gubernur Jabar.

Lalu, kapitalisasi isu perubahan kepemimpinan nasional di 2019, masih belum terasosiasi kuat dengan sosok Prabowo. Resep ‘Pilihan Prabowo’ yang digulirkan Gerindra, terasa masih kurang "nendang", sebelum isu pergantian kepemimpinan nasional digulirkan sendiri secara solid tanpa diasosiasikan dengan satu sosok.

Ini menunjukkan Prabowo beserta Gerindra dan PKS, masih punya PR besar untuk mengasosiasikan calon presidennya sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan presiden petahana di 2019.

Perlu ada penegasan dan komunikasi ke publik secara lebih luas dan intens, untuk menyingkirkan keraguan akan kesiapan Prabowo mengikuti kontestasi Pemilu 2019.

Kerja sama strategis

Sempat menjadi unggulan, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang diusung Demokrat dan Golkar mesti menerima kenyataan merosotnya perolehan suara mereka dibandingkan dengan hasil berbagai survei.

Tumbangnya jagoan mereka bukan berarti Demokrat dan Golkar tidak mendapatkan apa-apa. Ada pembelajaran penting yang bisa mereka petik.

Kebersamaan duo Demokrat dan Golkar di Jawa Barat (dan juga Jawa Timur) bisa dianggap sebagai proses sinkronisasi awal kedua belah pihak.

Kerja sama erat dan hubungan baik Demokrat dan Golkar selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, sempat terputus ketika Golkar memutuskan merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Dengan kebersamaan di dua provinsi terpenting di Pilkada 2018, ada potensi kerja sama lebih strategis ke depannya.

Seperti yang kita ketahui, saat ini Golkar sedang mendorong Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai cawapres Jokowi. Dan, secara khitahnya, Golkar sangatlah pragmatis dan selalu berada di dalam kekuasaan.

Jika Airlangga tidak dijadikan cawapres oleh Jokowi, ada potensi Golkar bakal merapat ke koalisi lain yang lebih menjanjikan.

Ada aspirasi dari bawah dan kalangan senior di partai yang berharap Golkar menunjukkan marwahnya sebagai partai besar dan sebagai partai pemenang kedua di pemilu 2014 lalu dengan masuk ke dalam bursa capres atau cawapres di 2019.

Selain itu, opsi koalisi strategis Demokrat-Golkar bisa sebagai solusi, untuk memecah kebuntuan politik dan penengah dalam perseteruan mendalam antara kubu Jokowi dan Prabowo.

Masyarakat yang jenuh dengan pertarungan dua kubu ini, bisa berpaling ke koalisi Demokrat-Golkar sebagai opsi jalan tengah.

Kedua-duanya merupakan partai nasionalis religius yang cenderung moderat dan bisa diterima berbagai pihak. Dan, baik Golkar maupun Demokrat, sangat berpengalaman memimpin negara ini.

Tentu saja, jika Golkar dan Demokrat bersatu di tingkat nasional, bakal memberikan opsi lebih banyak bagi masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin nasional di 2019. Suatu kondisi yang bakal memperkuat perkembangan iklim demokrasi Indonesia.

Dinamika koalisi untuk pilpres 2019 memang masih sangat cair. Namun, hasil hitung cepat Pilkada Jabar 2018 ini, memberikan sedikit bocoran kepada kita, bagaimana potensi koalisi ke depannya.