Salin Artikel

Ditundanya Dua Pilkada di Papua Bukan Hanya karena Faktor Keamanan

Dua kabupaten di Provinsi Papua, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 pada Rabu (27/6/2018).

Menurut Bahtiar, penundaan juga disebabkan akibat kurang siapnya penyelenggara dan masalah penetapan pasangan calon.

"Jadi bukan bukan karena gangguan bersenjata, ditunda. Bukan. Tapi karena di (Kabupaten) Nduga dipecat KPU-nya," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri RI, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Karena dipecat mestinya diambil alih oleh KPU provinsi. Tapi sampai kemarin KPU provinsinya belum tiba," kata Bahtiar.

Pada kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyampaikan kondisi keamanan di Papua relatif berlangsung aman. Meski demikian, terjadi beberapa aksi penembakan dan teror oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

"Tadi saya kontak Pak Soedarmo, Pj Gubernur Papua, kondisi Papua aman, tidak ada yang luar biasa. Bahwa ada gangguan dari KKSB, tetapi secara umum tidak ada masalah," kata Bahtiar.

Di sisi lain, Koordinator Desk Pilkada Serentak Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menuturkan, tertundanya pilkada di Kabupaten Paniai menyangkut sengketa antar-pasangan calon belum terselesaikan.

"(Kabupaten) Paniai baru dua hari lalu, penetapan pasangan calon dari lima pasangan calon menjadi dua pasangan calon. Kemudian logistik juga masih harus dalam proses pendistribusian karena terdapat perubahan jumlah pasangan calon yang mengikuti Pilkada," kata Suhajar.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/22322351/ditundanya-dua-pilkada-di-papua-bukan-hanya-karena-faktor-keamanan

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke