Salin Artikel

2020, Pensiunan ASN, TNI, dan Polri Terima Uang Pensiun di Atas Rp 20 Juta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, melalui skema baru itu, jumlah dana yang diterima pensiunan akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini.

"Misalnya, eselon I sekarang pensiun. (Dengan skema lama) diterima paling Rp 4,5 hingga Rp 5 juta karena dihitung dari gaji pokok. Nanti, setelah dengan sistem baru, bisa di atas Rp 20 juta," ujar Asman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, pensiunan juga mendapatkan sejumlah fasilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Salah satunya adalah kredit rumah dengan harga terjangkau.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang, pemerintah mengantongi dua skema baru pengelolaan pensiun itu.

Meski masih dalam pertimbangan dan kajian, Asman mengakui, pemerintah lebih condong untuk menerapkan skema fully funded.

Asman memastikan, skema baru ini akan mengurangi beban APBN.

Diketahui, jumlah pensiunan TNI, Polri, dan ASN saat ini mencapai 2,4 juta.

Pada 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah 220.000 orang.

Total dana yang dikeluarkan untuk para pensiunan itu mencapai Rp 100 triliun.

"Nah, dengan sistem yang baru ini, (beban) APBN (menanggung dana pensiun) akan turun," ujar Asman.

Meski demikian, Asman belum bisa mengungkapkan bagaimana detail pengelolaan baru dana pensiunan itu sehingga di satu sisi bisa memberikan dana kepada pensiunan dalam jumlah lebih banyak, tetapi tetap mengurangi beban APBN.

"Konsep yang baru ini belum bisa saya ungkapkan karena perlu pematangan. Intinya pensiunan itu nanti menerima manfaat yang lebih besar, lebih baik dan memberikan kebahagiaan bagi PNS, jadi tidak stres setelah pensiun," ujar dia.

Diinvestasikan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, skema baru pengelolaan dana bagi pensiunan ini didasarkan pada fakta bahwa banyak ASN yang justru semakin terbebani setelah memasuki masa pensiun.

"Pemerintah melihat para ASN begitu mau pensiun bukan malah bergembira, tapi menjadi beban hidup, sehingga setelah pensiun, kesehatannya semakin menurun. Padahal, usianya terbilang masih sangat bisa produktif. Terutama ini terjadi pada pensiunan TNI, Polri," ujar Pramono.

Bagaimana detail pengelolaan dana pensiunan sehingga bisa memberikan dalam jumlah lebih besar tetapi mengurangi beban APBN?

Pramono mengatakan, pemerintah akan menginvestasikan anggaran untuk pensiunan agar berkembang.

"Intinya nanti ada lembaga baru yang akan mengatur itu. Di negara-negara maju, yang namanya dana pensiunan, itu diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi pensiunan," ujar Pramono.

Jika proses kajian berjalan lancar, pemerintah memperkirakan skema baru dana pensiunan ini baru bisa diterapkan pada 2020 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/10474241/2020-pensiunan-asn-tni-dan-polri-terima-uang-pensiun-di-atas-rp-20-juta

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke