Salin Artikel

Polri Ingatkan Lagi Lima Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada 2018

"Lima daerah rawan yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua," ujar Setyo di Mabes Polri.

Menurut Setyo, Polri memiliki berbagai indikator sehingga menjadikan kelima daerah tersebut menjadi daerah yang rawan konflik pada Pilkada Serentak 2018.

"Ada beberapa kriteria yang sudah kami tetapkan, di antaranya ada gangguan keamanan yang terjadi. Selama ini kami melihat fluktuasi daerah baik di media mainstream, termasuk media sosial." kata dia.

Polri, kata Setyo, sudah menyiapkan personel tambahan untuk membantu pengamanan Pilkada Serentak 2018 di sejumlah wilayah. Personel itu diterjunkan bila dibutuhkan.

Saat ditanya mengapa tak ada daerah awan konflik pilkada di Jawa, Setyo mengatakan bahwa Polri menilai Pilkada Serentak 2018 di Jawa relatif kondusif.

Padahal sebelumnya, pemerintah mengangkat Komjen Pol Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.

Pengangkatan Iriawan yang menjadi polemik itu disampaikan pemerintah untuk memastikan Pilkada Jabar bisa berjalan kondusif.

Namun, Polri menilai kondisi pilkada di Jawa masih relatif kondusif. Oleh karena itu, Polri tidak memasukkan Jawa Barat menjadi daerah rawan konflik pilkada.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/22583491/polri-ingatkan-lagi-lima-daerah-rawan-konflik-saat-pilkada-2018

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke