Musibah KM Sinar Bangun, Momentum Pembenahan Transportasi Danau dan Sungai

Apalagi, Danau Toba kini telah ditetapkan sebagai 10 destinasi wisata baru.

Penetapan Danau Toba itu, kata pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, sebenarnya memberi harapan baru bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang dan mendapat kue kesejahteraan.

"Sayangnya, hingga beberapa waktu belum tampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan ini di Danau Toba lebih baik," ujar Djoko kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

Sudah terbentuknya badan otoritas pengembangan wisata Kawasan Danau Toba juga belum menyentuh pembenahan transportasi di Danau Toba.

Adapun, yang baru dibenahi adalah pembangunan Bandara Silangit dan diberikan transportasi bus pemadu moda dari Bandara Silangit ke Prapat.

Saat ini, menurut Djoko, operasional angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemerintah daerah (pemda). Setelah otonomi daerah, ada pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal operasional transportasi perairan.

Pemkab dan Pemkot mengelola kapal di bawah 7 GT dan Pemprov kelola antara 7 GT - 35 GT.

Dalam perjalanan waktu, sebut Djoko, pemda belum serius menata transportasi secara keseluruhan di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan.

"Pemda lebih urus dan peduli dengan target PAD dari usaha angkutan perairan. Jarang ada Pemda yang peduli transportasi perairan," ucap Djoko.

Masih terjadinya kecelakaan angkutan sungai dan danau, imbuh Djoko, bisa jadi pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan pelayanan masih sangat minim. Ini terjadi baik pada regulator, operator maupun pelaksana lapangan.

"Pengelolaan transportasi perairan sungai dan danau bisa meniru transportasi udara dan perkeretaapian yang sudah lebih dulu maju," ucap Djoko.

Selain alasan keselamatan dan pelayanan, Djoko juga menyinggung aspek keamanan. Pembenahan totalitas dan audit operasional transportasi danau dan sungai di Indonesia sudah saatnya dilakukan.

"Jangan menambah lagi korban kecelakaan di danau dan sungai pemerintah abai terhadap aspek keselamatan dan keamanan," kata Djoko.