Salin Artikel

Wapres Kalla Ingin RI Tinggalkan Pemilu "Nyoblos"

Wapres lebih setuju agar pemungutan suara dilakukan dengan cara mencontreng atau centrang. Cara ini pernah diterapkan di Indonesia. 

"Tetapi inilah undang-undang yang dipilih DPR," ujarnya saat memberikan kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Mudah-mudahan DPR kemudian nanti mengubah lagi supaya lebih beradab lah tidak pakai paku tetapi pakai bolpoin kan," sambung dia.

Pada masa Orde Baru, kata Kalla, Pemilu menggunakan paku dinilai penting. Itu karena pemilu pada saat itu penuh dengan kecurangan. Dan mencoblos adalah salah satu modus curang. 

Saat itu, kata Kalla, jika yang dicoblos bukab Golkar, maka surat suara sengaja dilubangi agar menjadi tidak sah karena ada dua lubang.

"Jadi gitu zaman dulu itu," kata dia.

Namun saat ini, kata dia, pengunaan paku untuk mencoblos surat suara perlu ditinggalkan karena tak beradab.

Bahkan ucapnya, tinggal dua negara di dunia yang menggunakan cara mencoblos dalam Pemilu.

Dua negara itu, kata Wapres, yakni Indonesia dan satu negara di Afrika. Sementara negara lain sudah beralih ke mencontreng bahkan memilih secara elektronik.

"Kalau kita mana percaya elektronik, menulis pun tidak percaya," ucapnya.

Menurut Kalla, Indonesia justru masih begitu percaya dengan cara pemberian suara dalam Pemilu dengan mencoblos.

Baginya hal itu dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf.

"Padahal buta huruf itu kecil 2-3 persen. Tetapi yang diikuti yang 2-3 persen itu. Mestinya yang diikuti yang 97 persen (yang tidak buta huruf) itu untuk cara mencontreng," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/25/21111571/wapres-kalla-ingin-ri-tinggalkan-pemilu-nyoblos

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke