Moeldoko: Saya Serius Jamin Pilkada Tak Dikotori Ketidaknetralan TNI-Polri

"Saya sangat serius menjamin itu. Proses demokrasi tidak akan dikotori oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis seperti itu," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Lagipula, lanjut Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sudah berulang kali menegaskan bahwa jajaran di institusinya harus netral dalam pemilihan umum, baik Pilkada, Pileg, atau Pilpres.

Ia mengakui, ada pihak-pihak yang membentuk opini bahwa TNI-Polri atau pemerintah bersikap tidak netral dalam pemilihan umum.

"Dalam situasi-situasi di mana psikologi politiknya sedang berkembang saat ini, maka yang terjadi adalah selalu ada tuduhan, selalu ada ketakutan macam-macam yang seolah-olah TNI-Polri tidak netral," ujar mantan Panglima TNI tersebut.

"Oleh sebab itu saya ingin menegaskan sekali lagi, tidak ada yang seperti itu dan saya sekali lagi ya juga bisa mempertanggungjawabkannya," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Pernyataan Presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.