Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Bersifat Mutlak!

Pernyataan Presiden Jokowi itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ketiga institusi itu diwarnai ketidaknetralan.

"Netralitas TNI, Polri dan BIN itu bersifat mutlak, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada," ujar Jokowi di sela meninjau kesiapan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Prinsip soal netralitas itu, lanjut Jokowi, juga ia telah sampaikan kepada masing-masing pimpinan ketiga lembaga itu untuk diteruskan kembali ke jajarannya.

"Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Sudah saya sampaikan ke Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI. Jadi, enggak usah ditanyakan lagi," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Ia menyampaikan itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.