Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi tak pernah lepas dari nilai-nilai Pancasila dalam menelurkan kebijakan.

"Karena itu Pak Jokowi merombak secara keseluruhan," ucap Hasto.

"Kami harapkan cara pandang itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sama. Apakah pemerintahan ini membumikan Pancasila, apakah menjalankan perintah konstitusi, harusnya dari parameter-parameter itu yang digunakan (dalam mengkritik)," lanjut Hasto.

AHY sebelumnya menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Agus mengkritisi Jokowi yang dinilai belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, mengontrol masuknya tenaga kerja asing, menjamin tarif listrik yang adil, hingga revolusi mental yang tak terdengar lagi gaungnya.