Salin Artikel

Jokowi Undang 42 Tokoh, Bicarakan Intoleransi, Ketimpangan Ekonomi hingga Radikalisme

Presiden ingin meminta masukan mengenai banyak hal. Mulai dari intoleransi, penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme, pengangguran hingga ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra memberi masukan mengenai bagaimana meminimalisasi tindak intoleransi di Indonesia.

"Saya tadi sampaikan, untuk mengatasi intoleransi harus komprehensif. Pemerintah harus segera memperkuat koalisi sosial melalui pemantapan semangat kebangsaan, kearifan lokal dan penguatan Islam Wasathiyah (Islam moderat)," ujar Ayumardi, usai pertemuan.

Penguatan itu pun harus menyasar ke lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga sekolah tinggi.

Guru, dosen, ketua BEM dan ketua-ketua himpunan mahasiswa hingga pelajar harus mendapat penguatan soal kebangsaan dan implementasi Pancasila.

Cendikiawan Muslim sekaligus akademisi Komarudin Hidayat menambahkan, salah satu topik yang spesifik dibicarakan adalah mengenai 'disusupinya' masjid-masjid kantor pemerintah oleh mubalig berpaham radikal.

"Ada penceramah agama di masjid-masjid BUMN misalnya, ironis. Penceramahnya pro khilafah. Ini kan perlu penjelasan ke masyarakat," ujar Komarudin.

Namun, lanjut Komarudin, Presiden mengaku, sudah mengambil langkah untuk menyetop hal itu agar penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme dapat dihentikan.

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengapresiasi pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Menurut dia, metode Presiden Jokowi dalam menangkap aspirasi sangat produktif.

"Sebagai pemimpin memilih tidak hanya dapat report dari bawahan, tapi langsung berinteraksi dan mendengar dari praktisi. Ini metode yang sangat oke untuk mendapatkan masukan dan yang paling penting kebijakan yang akan diambil nanti sesuai kebutuhan masyarakat," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/04/20203621/jokowi-undang-42-tokoh-bicarakan-intoleransi-ketimpangan-ekonomi-hingga

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke