Salin Artikel

Survei Indikator: Pilkada Jateng, Ganjar-Yasin 72,4 Persen, Sudirman-Ida 21 Persen

Pasangan Ganjar-Yasin unggul dengan persentase 72,4 persen dibandingkan Sudirman-Ida yang mencapai 21 persen.

"Dari yang sudah memilih, sekitar 28 persen masih besar kemungkinan berubah pilihan," ungkap peneliti Indikator Politik Indonesia Kuskridho Ambardi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Adapun sebanyak 44 persen responden terlihat kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin untuk berubah pikiran.

Terkait popularitas, Ganjar Pranowo pun lebih unggul ketimbang Sudirman Said. Popularitas Ganjar tercatat sebesar 87,7 persen, sementara Sudirman mencapai 44 persen.

Sementara itu, popularitas Yasin sebagai calon wakil gubernur juga lebih tinggi ketimbang Ida. Indikator mencatat, popularitas Yasin sebesar 27,1 persen, sementara popularitas Ida mencapai 22,6 persen.

Soal alasan memilih, ada tiga alasan besar para responden memilih pasangan Ganjar-Yasin. Alasan tersebut adalah sudah ada bukti nyata terkait hasil kerja (18 persen), berpengalaman di pemerintahan (12 persen), dan perhatian terhadap rakyat (12 persen).

Kuskridho menyebut, pola semacam ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, namun juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan, pola ini juga terjadi di banyak negara.

"Pemilih menghargai pengalaman dan ada kerja yang terlihat. Perilaku ini juga terjadi di negara lain, di mana inkumben punya basis dukungan lebih banyak," terang Kuskridho.

Survei melibatkan sebanyak 820 responden di Jawa Tengah. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Adapun toleransi kesalaham (margin of error) mencapai sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan survei adalah selama periode 12-21 Maret 2018. Survei tersebut, kata Kuskridho, didanai oleh dana internal Indikator Politik Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/21/18110431/survei-indikator-pilkada-jateng-ganjar-yasin-724-persen-sudirman-ida-21

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke