Salin Artikel

Bawaslu Lantik Enam Anggota Panwaslu untuk Belanda dan Jerman

Pelantikan dilakukan di Ruang Nusantara, Kedutaan Besar RI (KBRI) KBRI di Den Haag, Belanda, Rabu (2/5/2018) waktu setempat.

"Keenam orang yang dilantik akan bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 dari perwakilan Den Haag, Belanda dan Frankfurt, Jerman," kata Sekretaris Ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Den Haag, Indra Danardi Haryanto kepada Antara, Kamis (3/5/2018).

Adapun, keenam orang tersebut terpilih setelah serangkaian proses penjaringan calon.

Mereka adalah Putri Handayani, Arie Purwanto dan Isnawati Hidayah untuk Panwaslu Den Haag. Kemudian, Sri Nur Indrati Debus, Agnes Nirmalasari Soetanto dan Roselinda Adriana untuk Panwaslu Frankfurt.

Selain pelantikan, juga diadakan penandatanganan pakta integritas bagi anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Den Haag dan Frankfurt.

Dengan sumpah dan pakta integritas tersebut, seluruh anggota Panwaslu Luar Negeri resmi bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah kerja KBRI Den Haag dan Konsulat Jenderal RI Frankfurt.

Acara pengambilan sumpah dan janji dipimpin Abhan, dan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dan anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Hadir juga Dubes RI untuk Kerajaan Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja, Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rachmat Budiman dan pejabat di lingkungan KBRI Den Haag dan masyarakat Indonesia di Belanda.

Acara pelantikan ditutup dengan acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Luar Negeri, yang diikuti sekitar 60 anggota masyarakat Indonesia di Belanda.

(Antara)

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/08451491/bawaslu-lantik-enam-anggota-panwaslu-untuk-belanda-dan-jerman

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke