Salin Artikel

Awal 2018, Laporan ke KPAI Didominasi Kasus Kekerasan Guru ke Siswa

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan data KPAI dalam tri semester pertama tahun 2018. Mayoritas pengaduan yang masuk ke KPAI didominasi kasus kekerasan fisik dan anak sebagai korban kebijakan sebanyak 72 persen.

Selanjutnya laporan kasus kekerasan psikis 9 persen, kekerasan finansial atau pemalakan/pemerasan 4 persen, dan kekerasan seksual 2 persen.

"Kasus kekerasan seksual oknum guru terhadap peserta didik, pengawasan langsung KPAI mencapai 13 persen," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/5/2018).

Menurut Retno, umumnya kasus kekerasan seksual lebih banyak dilaporkan ke kepolisian dibandingkan ke lembaganya.

"Kalaupun dilaporkan ke KPAI biasanya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan agar oknum guru pelaku dinonaktifkan dari tugasnya mengajar," ujar Retno.

Retno menilai, terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap anak didiknya awal tahun ini menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman bagi anak didik.

"Ternyata sekolah justru bisa menjadi tempat yang membahayakan anak-anak. Guru sebagai pendidik yang mestinya menjadi pelindung bagi anak, justru bisa menjadi oknum yang membahayakan anak-anak," kata dia.

Retno juga menerangkan, ada perubahan tren korban kekerasan seksual. Jika sebelumnya mayoritas korban kebanyakan adalah anak perempuan, tetapi data terakhir awal tahun ini menunjukkan justru korban mayoritas anak laki-laki.

Misalnya kasus kekerasan seksual oknum guru di Kabupaten Tangerang, korbannya mencapai 41 siswa, kasus di Jombang korbannya mencapai 25 siswi.

Kemudian, kasus di Jakarta korbannya 16 siswa, kasus di Cimahi korbannya 7 siswi, dan kasus oknum wali kelas SD di Surabaya korbannya mencapai 65 siswa.

"Korban mayoritas berusia SD dan SMP," kata Retno.

Adapun, kata Retno, modus oknum guru pelaku kekerasan seksual beragam. Misalnya, korban dibujuk rayu dengan iming-iming memberikan kesaktian seperti ilmu kebal dan ilmu menarik perhatian lawan jenis (semar mesem).

Lalu, ada juga pelaku yang berdalih melakukan pengobatan dan ruqyah, hingga modus meminta anak didik membantu mengkoreksi tugas, memasukan nilai ke buku nilai dan lainnya.

"Bahkan berdalih memberikan sanksi tetapi dengan melakukan pencabulan," kata Retno.

Retno juga mengungkapkan data Ikhtisar Eksekutif Srategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari data tersebut terlihat bahwa tren kekerasan di satuan pendidikan masih cukup tinggi, baik yang dilakukan guru pada siswa, siswa terhadap guru, maupun siswa terhadap siswa lainnya.

Adapun datanya adalah, 84 persen siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, 45 persen siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

Lalu, 40 persen siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah.

Kemudian, 22 persen siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakanpelaku kekerasan, dan 50 persen anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah.

"Kami mengingatkan dan menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi di sekolah, yang mencoreng dunia pendidikan," tutur Retno.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/10110871/awal-2018-laporan-ke-kpai-didominasi-kasus-kekerasan-guru-ke-siswa

Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke