KSPI Dukung Prabowo, dari 10 Tuntutan hingga Kekayaan yang Dirampas Asing

Dalam deklarasi di Istora Senayan, Jakarta, ribuan buruh KSPI mengajukan 10 tuntutan yang harus disetujui Prabowo jika ingin dipilih sebagai capres pada Pilpres 2019.

Adapun 10 tuntutan itu terdiri dari:

1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum, dari 60 KHL menjadi 84 KHL.

2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 terkait jaminan pensiun, berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh, minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka 0 persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Baca: Dapat Dukungan Buruh KSPI, Prabowo Nyatakan Siap Maju Pilpres 2019

Hak politik buruh

Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan, dukungan terhadap Prabowo merupakan hak buruh. Buruh hanya berpikir agar perjuangan nasibnya bisa diperhatikan oleh negara.

Said juga menganggap bahwa buruh menjadi bagian dari warga negara yang berhak menyatakan sikap politik. Dalam aksi May Day, kata dia, buruh berulang kali menyampaikan sikap politiknya.

"Buruh membutuhkan seorang pemimpin. Pilpres 2019 adalah tahun di mana secara konstitusional kita boleh memilih seorang presiden," kata dia.

Baca: KSPI Tegaskan Buruh Berhak Suarakan Hak Politiknya

Usai menandatangani 10 poin kontrak tersebut, Prabowo merasa mendapatkan kehormatan tertinggi karena dipercaya oleh ribuan buruh untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Prabowo bercerita, ia teringat dengan harapan orangtuanya agar bisa meraih kepercayaan kaum buruh.

"Karena orangtua saya baru puas kalau kaum buruh percaya kepada Prabowo Subianto. Hari ini saya dipercaya oleh kaum buruh Indonesia. Ini kehormatan tertinggi yang pernah saya alami," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, orangtuanya mengajarkan dirinya untuk mengejar impian sembari membela kepentingan masyarakat. Dengan demikian, ia merasa bahagia mendapatkan dukungan dari peserta buruh yang hadir dalam kegiatan deklarasi ini.

Baca: Prabowo Teken Kontrak Politik di Depan Ribuan Buruh KSPI

"Ninabobo-kan" rakyat, perampasan kekayaan negara dan TKA

Prabowo merasa khawatir dengan berbagai kekayaan negara yang dikuasai oleh pihak asing. Ia mengungkapkan, ada data-data yang telah menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia berada di titik rawan.

Namun, kata Prabowo, rakyat tak menyadari kekayaan negara Indonesia telah dirampas.

"Saya katakan bahwa kekayaan Indonesia dirampok, dicuri. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kita bicara saja apa adanya. Enggak usah ragu. Jangan ada lagi 'ninabobokan' rakyat Indonesia, rakyat Indonesia tidak mau dibohongi terus-menerus," ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti banyaknya aset vital dan strategis milik Indonesia yang dikuasai oleh asing. Prabowo membantah apa yang dilakukannya merupakan sikap anti-asing.

"Ya, ini rakyat kita mau disuruh makan apa. Saya kira bukan kita anti-asing, tapi jaga rakyat kita dulu," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung kebijakan pemerintah yang terkesan memperluas sebaran tenaga kerja asing. Menurut dia, tak ada negara-negara lain yang membuka pintunya begitu lebar untuk dimasuki tenaga kerja asing.

Ia mengakui bahwa masyarakat tak boleh membenci orang asing. Namun, masyarakat perlu belajar sekaligus bersikap tegas terhadap mereka.

Di sisi lain, Prabowo mengimbau agar pemerintah dan masyarakat harus menjaga kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.