Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi visibilitas karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, Jokowi perlu menyampaikan kembali kepada publik bahwa selain 14 PSN yang dipangkas, proyek-proyek lain tetap berjalan.

Hal ini untuk menghindari persepsi negatif publik yang menganggap bahwa pemerintah gagal melaksanakan 222 PSN.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan mengingat Jokowi akan kembali maju pada Pilpres 2019.

"Itu harus menjadi perhatian, bisa jadi titik lemah Jokowi, selain soal ekonomi lainnya," kata Djayadi, dihubungi, Jumat (20/4/2018).

Ia mengatakan, selama ini infrastruktur selalu menjadi fokus "jualan" dan keunggulan merintahan Jokowi.

"Proyek-proyek itu utamanya infrastruktur, itu memberi bukti konkreit bahwa ada pembangunan," kata Djayadi.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menegaskan kembali PSN apa saja yang masih dikerjakan untuk menghindari persepsi negatif publik tersebut.

"Kalau masalah infrastruktur itu tidak tersampaikan secara massif ke publik maka itu bisa mengurangi apresiasi masyarakat," ujar Djayadi.

"Sepanjang proyek yang ada dilanjutkan, maka apresiasi masyarakat terhadap proyek infrastruktur akan berjalan, walaupun ada yang dipangkas tadi," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pemangkasan tersebut adalah langkah realistis pemerintah saat ini mengejar dengan sisa masa pemerintahan.

Menurut Qodari, pemerintah tidak ingin mengambil risiko atas janji pembangunan infrastruktur yang selama ini telah digenjot.

"Realitislah, jangan sampai dipaksakan malah tidak terealiasi malah jadi celaka. Kalau dipaksakan tidak akan selesai," kata dia. 

Pangkas 14 proyek

Sebelumnya, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan bahwa 14 PSN yang dipangkas bentuknya beragam. Ada yang proyek kereta api hingga kawasan ekonomi khusus.

Total nilai investasi PSN yang dipangkas berjumlah Rp 264 triliun.

"Yang di-drop itu antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara, bendungan di Sulawesi Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Merauke," papar Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Darmin mengatakan pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi visibilitas. Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Meskipun ada 14 PSN yang dipangkas, pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini. Dua PSN itu adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.

Hingga saat ini, PSN yang dilaksanakan pemerintah berjumlah 222 proyek dengan total nilai sebesar Rp 4.100 triliun.