Salin Artikel

PPATK Minta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Segera Disahkan

Saat ini, RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan menjadi prioritas tahun 2018.

PPATK mendorong agar maksimal transaksi uang kartal sebesar Rp 100 juta.

"Kita harap RUU dapat cepat jadi undang-undang dengan bantuan Bambang Soesatyo (Ketua DPR)," ujar Kiagus saat membuka Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal bertajuk 'Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal' di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Ketua DPR RI Bambang Soeesatyo turut hadir dalam acara tersebut.

Kiagus mengatakan, PPATK sudah mendorong wacana pembatasan transaksi uang kartal sejak 2014.

Saat itu, PPATK mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama menyusun naskah akademik.

Draf awal RUU tersebut dibahas bersama tim penyusun yang terdiri dari PPATK, Kemenkumham, akademisi dan praktisi keuangan.

Saat ini, draf RUU pembatasan transaksi uang kartal masih ada di tangan pemerintah. Ia berharap, draf tersebut segera final dan dibawa ke DPR untuk dibahas dan disahkan.

"PPATK harap ketentuan ini dapat tertuang dalam undang-undang," kata Kiagus.

Kiagus mengatakan, ada tiga alasan mengapa RUU ini penting diterapkan.

Pertama, pembahasan transaksi akan mengubah pola transaksi ke depan. Kemudian, penetapan RUU ini akan membantu upaya pencegahan maupun penindakan terhadap korupsi dan pencucian uang.

"Penetapan RUU ini kelak akan bayar lunas janji pasangaan Jokowi-JK sebagaimana tertuang dalam Nawacita," kata Kiagus.

Kiagus menambahkan, transaksi nontunai saat ini semakin canggih dan memudahkan pengguna jasa perbankan.

Di sisi lain, transaksi nontunai lebih mudah dilacak oleh PPATK dan penegak hukum.

Hal ini akan nenghindari kecenderungan pelaku menghindari transaksi tunai untuk memutus mata rantai sehingga sulit dilacak.

"Pembatasan transaksi tunai diharap dapat persempit ruang gerak pelaku pidana untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana," kata Kiagus.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11182941/ppatk-minta-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-segera-disahkan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Nasional
Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Nasional
Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Nasional
Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Nasional
Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.